Banjir di Jakarta
Jokowi Beri Saran Atasi Banjir Jakarta, Ini Reaksi Anies
Presiden Joko Widodo pun turut mengomentari banjir dan genangan yang muncul di 19 ruas jalan dan merendam delapan pemukiman warga di ibu kota.
lihat foto
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Banjir yang melanda sejumlah tempat di Jakarta pada Selasa (17/12/2019) lalu menjadi sorotan banyak pihak.
Presiden Joko Widodo pun turut mengomentari banjir dan genangan yang muncul di 19 ruas jalan dan merendam delapan pemukiman warga di ibu kota.
Jokowi memberi saran kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk terus melakukan pencegahan banjir dengan pembersihan saluran air, pengerukan waduk, dan pelebaran Sungai Ciliwung.
Baca: FPI Klaim Temukan Kondom di Acara DWP, Ini Tanggapan Gubernur Anies
Baca: Jokowi Beri Saran untuk Anies Soal Banjir di Jakarta, Gerindra: Sudah Dikerjakan Sebelum Disuruh
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Anies Baswedan enggan berkomentar.
Ia bungkam saat awak media yang menemuinya di Gudang milik PT Food Station Tjipinang Jaya, Pulo Gadung, Jakarta Timur meminta tanggapannya atas saran Presiden Jokowi itu.
"Cukup ya," ucap Anies sambil membuka pintu mobilnya lalu masuk dan meninggalkan awak media, Jumat (20/12/2019).
Sebelumnya, anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta pun turut berkomentar soal usulan mantan Wali Kota Solo itu.
Menurutnya, salah satu saran Jokowi untuk Anies, yaitu pembersihan saluran air dan pengerukan waduk telah dilakukan oleh Pemprov DKI sejak jauh-jauh hari.
"Saran-saran itu sudah dilakukan oleh Pemprov DKI sejak bulan Juni, belum disuruh kita juga sudah mengerjakan," ucapnya, Kamis (19/12/2019).
Sementara itu, terkait dengan pelebaran Sungai Ciliwung atau normalisasi dalam istilah Gubernur Anies Baswedan, Syarif menyebut, hal itu memang menjadi catatan khusus bagi Pemprov DKI.
Pasalnya, normalisasi Sungai Ciliwung belum juga rampung lantaran masih terkendala pembebasan lahan di bantaran kali.
"Pembebasan tanah warga yang digunakan untuk pelebaran DAS (Daerah Aliran Sungai) Ciliwung kita memang agak macet, itu yang perlu jadi atensi," ujarnya.
Baca : Firli Bahuri & Jajaran Cium Tangan Sebelum Menyadap, Saktinya Dewan Pengawas KPK di Mata Haris Azhar
"Karena sudah ada loh bagian tanah warga yang digunakan pelebaran sungai tapi belum dibayar," tambahnya menjelaskan.
Untuk mengatasi masalah itu, Syarif mengaku telah berkoordinasi dengan Dinas Sumber Daya Air (SDA).
"Kita sudah rapat di Banggar (Badan Anggaran) supaya SDA melakukan validasi lagi soal data-data pemilik (tanah) dan segera membayarnya," kata Syarif.
