Polisi Sebar Anggota Berpakaian Preman Amankan Djakarta Warehouse Project di JIExpo

Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Polres Metro Jakarta Pusat mengerahkan personel berpakaian preman di area event Djakarta Warehouse Project (DWP) 2019 di JIExpo Kemayoran.

Pengamanan acara tersebut dimulai sejak hari ini Jumat (13/12/2019) hingga Senin (16/12/2019).

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Harry Kurniawan menjelaskan pengamanan dilakukan kepolisian, Satpol PP DKI, serta internal panitia.

Baca: Daftar Lineup DWP 2019 Hari Ini, Jumat 13 Desember 2019, Martin Garrix hingga Yellow Claw

"Kita mulai hari ini. Kita sudah koordinasi dengan penyelenggara dan Pemprov, ada petugas Polri yang berkoordinasi dengan petugas Satpol PP dan panitia, menggunakan pakaian preman dan pakaian dinas. Sudah ada bagian masing-masing," kata Herry di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Jumat (13/12/2019).

Sebanyak 597 personel kepolisian dikerahkan khusus untuk mengamankan jalannya kegiatan musik dansa elektronik tersebut.

Baca: Luthfi Alfiandi Jalani Sidang Perdana, Keluarga Minta Pendukungnya Tertib

Mereka disebar baik di dalam maupun luar area event.

Bantuan pengamanan yang diberikan kepolisan lantaran event DWP 2019 sudah mengantongi izin keramaian.

"Pemprov menyampaikan bahwa DWP harus berjalan karena sudah ada izinnya. Kami di lapangan akan membackup untuk pengamanannya," katanya.

Aksi tolak DWP

Aksi tolak event Djakarta Warehouse Project (DWP) 2019 berlangsung di depan Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Kamis (12/12/2019).

Puluhan orang membentangkan spanduk penolakan acara tersebut di tengah Jalan Medan Merdeka Selatan.

Spanduk yang dibentangkan bertuliskan ”Gubernur Pilihan Umat Pro Maksiat. Konser Maksiat DWP 2019”, lengkap dengan gambar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di bagian kiri spanduk.

Massa yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Islam (GPI) Jakarta Raya ini menilai moral warga Jakarta bisa tergadai akibat penyelenggaraan event tersebut.

Baca: Maruf Amin Minta Fachrul Razi Revisi Peraturan Menteri Agama Tentang Majelis Taklim

"Gubernur dipilih umat tapi pro maksiat. Ini bukan persoalan biasa. Ini moral DKI tergadai," kata Korlap Aksi Ketua Umum GPI Jakarta Raya, Rahmat Himran dari atas mobil komando.