Pemprov DKI: Ratna Sarumpaet ke Chile Minta Dukungan Sponsor ke Gubernur Anies Baswedan

Laporan Reporter Warta Kota, Dwi Rizki

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengakuan bahwa telah melakukan kebohongan publik oleh Ratna Sarumpaet telah memicu kontroversi di masyarakat.

Ketika publik ramai memperbincangkan hal ini Ratna Sarumpaet justru berencana terbang ke Chile yang dibiayai oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Plt. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Pemprov DKI Jakarta Asiantoro menyatakan, keberangkatan Ratna Sarumpaet ke Chile berdasar pada permintaan yang bersaangkutan ke Pemprov DKI untuk menghadiri sebuah acara konferensi yang akan berlangsung pada 7-12 Oktober 2018.

Terkait hal itu, Pemprov DKI pada tanggal 31 Januari 2018 menerima surat permohonan dari Ratna Sarumpaet.

Pada isi suratnya, Ratna meminta difasilitasi rencana keberangkatan pada acara The 11th Women Playrights International Conference 2018 di Santiago, Chile.

Dalam surat dengan perihal permohonan sponsor tersebut, Ratna Sarumpaet menjelaskan, konferensi tersebut adalah kongres tiga tahunan yang digelar di berbagai negara.

Ratna mengaku sebagai salah satu anggota senior di kongres tersebut.

“Bu Ratna meminta bantuan sponsor kepada Pak Gubernur untuk mengikuti kegiatan WPI,” ujar Asiantoro dalam siaran tertulis pada Kamis (4/10/2018).

Surat undangan tersebut dikirimkan ke Ratna tertanggal 17 Oktober 2017.

Baca: IPW: Kasus Ratna Sarumpaet Hanya Heboh di Awal dan Akan Senyap di Ujung

Dalam suratnya panitia penyelenggara mengundang Ratna sebagai salah satu juru bicara dan ikut membagikan pengalamannya kepada para peserta dan mengikuti berbagai kegiatan lainnya dalam acara The 11th Women Playrights International Conference 2018.

Surat permohonan tersebut kemudian diterima oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada 19 Februari 2018. Kemudian surat tersebut didisposisikan kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

"Disposisi Bapak Gubernur ke Dinas Parbud adalah difasilitasi dan didukung serta TL (tindak lanjut) sesuai ketentuan,” tambahnya.

Asmoro kemudian mendisposisikan surat tersebut ke Bidang Nilai Sejarah dan Budaya.

Lalu ditindaklanjuti dengan membuat nota dinas ke Biro Administrasi Sekretariat Daerah (ASD) dikarenakan biaya perjalanan dinas merupakan tupoksi Biro ASD.