Pemrov DKI Harus Tegaskan CFD Bebas Kegiatan Politik

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aksi persekusi dan intimidasi yang dilakukan massa yang memakai kaos #2019GantiPresiden terhadap ibu dan anak yang memakai kaos #DiaSibukKerja, dalam momen Car Free Day, pada hari Minggu (29/4/2018) mendapat sorotan.

"Tindakan yang tak bisa dibenarkan dengan dalih apapun. Pembenaran atas kejadian itu, atas dasar apapun, juga adalah kejahatan," tegas pengamat politik Ray Rangkuti kepada Tribunnews.com, Senin (30/4/2018).

Maka itu, Ray Rangkuti meminta kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar segera menerbitkan aturan pelarangan penggunaan hari CFD untuk kegiatan politik praktis.

"Segala macam kampanye yang berhubungan dengan pemenangan politik harus dicegah," ujar Ray Rangkuti.

Menurutnya, CFD harus dikembalikan ke desain awalnya sebagai tempat bagi keluarga untuk melakukan aktivitas menyenangkan.

Pelarangan itu juga untuk menghindarkan anak-anak terlibat baik sebagai peserta atau korban dari kampanye-kampanye politik.

Lebih jauh kata dia, kepedulian Pemrov DKI untuk kembali memastikan CFD sebagai tempat berkumpul warga dan keluarga khususnya Jakarta adalah titik awalnya.

Baca: Rudiantara : Tidak Registasi Kartu Sampai Malam Ini, Besok Nomor Hangus

"Dengan aturan yang tegas, CFD akan dapat diselamatkan dari kampanye bahkan agitasi politik," jelasnya.

Perlu juga disampaikan, pemilih Indonesia umumnya adakah mereka yang ingin memilih tanpa paksaan.

Tindakan diskriminatif, kekerasan dan intimidaai pada ujungnya tidak akan menaikan elektabilitas dan mendorong pemilih bersimpati.

Sebaliknya tindakan-tindakan itu akan berpotensi menurunkan elektabilitas dan simpati pemilih pada tokoh atau pilihan politik mereka.

"Dan oleh karena itu, mari kita jadikan demokraai kita sebagai demokrasi rasional, anti sara, anti politik uang, anti fitnah dan intimidasi," tegasnya.

Dari sebuah video viral di media sosial, pada Minggu (29/04/2018), terlihat sekelompok orang yang menggunakan atribut tanda pagar 2019 Ganti Presiden.