Alami Peristiwa ini, Seorang Ibu Pertanyakan, 'Katanya KJP Plus, Kok Malah Minus?'

Cepi hanya mengingatkan jika KJP bersifat tunai, maka ada potensi penyalahgunaan.

"Ya kalau anak dapatnya tunai, nanti sama emaknya dipakai beli HP, itu ruginya," ujar Cepi.

PD Dharma Jaya menjadi salah satu BUMD yang tidak akan diberikan PMD tahun 2018.

Alasannya, supaya BUMD bisa mandiri tanpa terus-menerus mendapatkan suntikan dana dari pemerintah.

Alih-alih mandiri, PD Dharma Jaya malah tidak bisa membeli stok daging subsidi untuk penerima KJP.

Selama ini dengan subsidi itu, pemegang KJP bisa membeli daging sapi dan daging ayam dengan harga murah.

Direktur PD Dharma Jaya Marina Ratnamengatakan masih bisa menggunakan dana PSO untuk membeli daging.

Dia meminta pencairan PSO bisa dipercepat.

Jika benar tak diberi PMD, PSO menjadi cara satu-satunya untuk membeli daging subsidi KJP.

Terakhir, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno memastikan subsidi daging murah untuk penerima Kartu Jakarta Pintar aman.

Menurut Sandi, DKI tidak akan kekurangan stok daging.

Meski Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak akan memberikan penyertaan modal daerah (PMD) kepada PD Dharma Jaya, Sandi memastikan subsidi pemerintah untuk warga marjinal tetap ada.

Pemprov DKI Jakarta, lanjut Sandi, akan menggelontorkan dana sebanyak mungkin untuk subsidi daging.

Saat ditanya mengenai sumber dana, Sandi hanya menyebutkan, PMD PD Dharma Jaya yang dinolkan adalah untuk dana yang akan digunakan bagi tempat pemotongan ayam.

Sandi menyebut PMD itu berbeda dengan dana modal untuk PD Dharma Jaya.

Sandi mengatakan akan bertemu dengan jajaran direksi badan usaha milik daerah (BUMD) khusus pangan untuk membahas soal subsidi bahan pangan.

KOMPAS.com/NIBRAS NADA NAILUFAR

Berita ini sudah dipublikasikan di KOMPAS.com dengan judul: "Katanya KJP Plus, Kok Malah Minus?"