Aplikasi Lumen Hepldesk dan Konsep Smart City ala Ahok

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Di masa depan, Jakarta bisa menjadi kota pintar atau smart city yang memberi kenyamanan bagi siapapun yang tinggal di Ibukota.

Perlahan tapi pasti, pemerintah Provinsi DKI Jakarta sibuk berbenah dengan beragam cara.

Satu di antaranya dengan menggunakan aplikasi lumen helpdesk yang diresmikan Ahok, belum lama ini.

Ahok mengaku, aplikasi tersebut sangat membuat Smart City semakin mudah diakses. "Ini sangat membantu sekali. Dengan Twitter seperti itu, saya bilang kirim ke saya, supaya saya bisa nge-twitt, supaya orang bisa, mesinnya tambah pintar," kata Ahok.

"Berarti film Terminator akan jadi kenyataan di dunia ini nih. Kita mulai bisa bikin program, supaya nanti anak kita bisa ambil dateng ke mesinnya, kayak film-film udah," tambah Ahok.

Sebagaimana diketahui, Lumen Helpdesk merupakan produk dariPT Global Infotech Solution.

Aplikasi tersebut menggunakan server IBM Power Linux.

Aplikasi tersebut membuat layanan Smart City dapat diakses melalui Twitter dan media sosial lainnya.

Misalnya saja untuk mengakses CCTV guna melihat kemacetan DKI Jakarta.

Para pengguna hanya tinggal masuk ke akun Twitter DKI Jakarta lalu menekan situs CCTV di akun tersebut melalui akun pengguna.

Data dari CCTV tersebut merupakan data real time yang bisa digunakan untuk para pengguna.

Dalam pengadaan aplikasi tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mendapatkan Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan aplikasi tersebut.

Ahok berharap, kerja sama antara perusahaan tersebut dengan Pemprov DKI dapat ditingkatkan lagi, khususnya dalam pengembangan pelayanan digital.

Konsep smart city

Ahok menilai, konsep kota pintar harus mampu menyejahterakan masyarakat dari hasil inovatif dan kreatifitas yang dimilikinya.

“Kalau nggak bisa buat otak, perut dan dompet penuh, bukan smart city.”

Di sisi lain, pemerintah dapat bekerjasama dengan pengusaha untuk mewujudkan kota pintar di Ibukota.

“Anggaran nggak masalah, kita bisa tukar menukar. Kita masih punya hak ruang udara, bawah tanah dan pulau. Kita bisa tawarkan hak ini ke pengusaha, tapi kita minta mereka bangun transportasi, waduk, sungai dan model lainnya,” cetus Ahok.

Realisasi infrastruktur kota pintar, menurut Ahok, sudah relatif baik dan tinggal memasang CCTV.

“Nggak akan dicolong kok, makanya kita harus kelola dan awasi. Makanya smart city itu perlu seleksi orang, makanya kita ingin bikin perda beasiswa. Jadi uang sekolah, beli buku bisa pakai debit, tapi uang transport cuma bisa ditarik Rp 50 ribu per minggu.” tukas Ahok. (*)