RS Pasar Rebo Talangi Perawatan BPJS Kesehatan Hingga Rp 1 Miliar Lebih
Daya tampung rawat inap di RSUD Pasar Rebo saat ini tidak sebanding dengan jumlah pasien yang datang
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- RSUD Pasar Rebo di Jakarta Timur hingga saat ini menalangi hampir Rp 1 miliar biaya perawatan pasien miskin yang belum jadi peserta BPJS. Sembari dirawat, pihak rumah sakit berupaya menguruskan BPJS-mereka sehingga saat pasien sembuh mereka sudah menjadi peserta BPJS.
Direktur RSUD Pasar Rebo dokter Tri Noviati mengemukan hal itu saat menerima kunjungan kerja sejumlah anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Kamis (24/11/2016) kemarin.
Dalam kunjungannya itu anggota komisi D DPRD DKI Jakarta meminta RSUD Pasar Rebo untuk tidak menolak pasien yang menggunakan kartu BPJS ketika berobat, termasuk masyarakat miskin yang belum mempunyai kartu BPJS Kesehatan.
"Sudah menjadi rahasia umum RSUD kita sering menolak pasien pengguna kartu BPJS kelas tiga dengan alasan ruangan penuh. Kami minta ini tidak lagi dilakukan," kata Ramli, anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, dalam kunjungan tersebut.
Ramli dan puluhan anggota dewan komosi E yang hadir dalam kunjungan kemarin mengingatkan bahwa RSUD seyogyanya berperan sesuai fungsinya, yakni melayani masyarakat tanpa pandang bulu.
"Kalau misal kelas tiga habis, naikkan dulu ke kelas di atasnya. Atau kalau ada masyarakat miskin berobat tapi tidak punya kartu BPJS Kesehatan, pihak rumah sakit bisa melobi Dinas Sosial supaya pasien miskin itu tetap bisa dilayani," kata Ramli.
Kepada para anggota DPRD itu, dokter Tri Noviati menjelaskan, daya tampung rawat inap di RSUD Pasar Rebo saat ini tidak sebanding dengan jumlah pasien yang datang.
"Bukan ditolak. Tapi kami arahkan ke rumah sakit lain terdekat. Misalnya ke rumah sakit Adyaksa, Ceger. Di sana ada 110 tempat tidur pasien dan tingkat isian tidak sampai 100 persen," jelasnya.
Tetapi, imbuh Novi, terkadang pasien tidak mau dan lebih memilih dirawat di IGD RSUD Pasar Rebo sembari menunggu ketersediaan tempat tidur di ruang rawat inap.
"Kami tetap layani mereka di IGD. Bahkan, banyak pasien sampai sembuh dirawat di IGD karena semua ruangan penuh," kata dia.
Novi juga menampik tudingan pihaknya menolak pasien miskin yang belum menjadi peserta BPJS Kesehatan yang memerlukan perawatan medis.
"Bahkan sejak awal tahun hingga November ini, kami menalangi hampir Rp1 miliar untuk pasien miskin yang belum jadi peserta BPJS. Sembari dirawat, kami uruskan BPJS-nya sehingga saat pasien sembuh dia sudah menjadi peserta BPJS," kata dia. (Feryanto Hadi)
