DPRD Jakarta Usut Hibah Komputer dan Laptop dari PT Sampoerna Land untuk KPUD
Komisi Pemerintahan DPRD DKI Jakarta akan mengusut pemberian hibah sejumlah unit komputer dan laptop dari PT Sampoerna Land kepada KPUD Jakarta.
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemerintahan DPRD DKI Jakarta akan mengusut pemberian hibah sejumlah unit komputer dan laptop dari PT Sampoerna Land kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Jakarta.
Sekretaris Komisi Pemerintahan Syarif mengatakan, rapat kerja lanjutan dengan pihak terkait dalam hal ini, KPU DKI, Badan Kesatuan, Kebangsaan, Politik (Bakesbangpol), Dinas Informasi, Komunikasi, Kehumasan (Diskominfomas), dan Badan Pengelola Keuangan, dan Aset Daerah (BPKAD) DKI akan dilaksanakan, Selasa (25/10/2016).
Syarif menyatakan pihaknya akan menghadirkan sejumlah komputer dan laptop yang sejauh ini diperkarakan banyak pihak. Nantinya, saat rapat, akan dibahas mengenai hal tersebut.
"Nanti kita tongkrongin tuh komputer di ruang komisi. Kita ingin barang itu diserahterimakan untuk dikembalikan," ujar Syarif saat dihubungi Jumat (21/10/2016).
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjelaskan, 86 laptop dan komputer yang dipinjamkan ke Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta berasal dari anggaran pendapatan belanja daerah DKI Jakarta.
Penjelasannya, pengembang PT Sampoerna Land mengajukan kenaikan koefisien lantai bangunan kepada Pemprov DKI.
Ahok mengatakan, KPU dan Bawaslu DKI Jakarta baru mengusulkan bantuan Maret 2016, saat APBD 2016 sudah berjalan.
Kemudian, jika menggunakan APBD Perubahan 2016, tidak terkejar. Karena tahapan Pilkada sudah dimulai sejak pertengahan tahun 2016. Sehingga digunakan kewajiban KLB pengembang.
"APBD terlambat, kan (KPU dan Bawaslu) sudah mau pakai nih. Kita rehab semua gunakan kewajiban dari pengembang. Ada kewajiban bayar uang nih, yang KLB segala macam, jadi pakai uang itu, untuk belikan. Jadi APBD-nya tidak kita cadangkan lagi," ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (19/10/2016).
Ahok membantah, kalau PT Sampoerna Land memberikan sumbangan laptop dan komputer. Melainkan, PT Sampoerna Land memang memiliki kewajiban atas pengajuan kenaikan KLB kepada Pemprov DKI.
Diketahui, rincian peminjaman komputer dan laptop, yakni 46 komputer dan laptop untuk KPU DKI, 25 komputer dan 21 laptop. Kemudian 39 laptop dan komputer kepada Bawaslu DKI Jakarta, yang terdiri dari 18 komputer dan 21 laptop.
PT Sampoerna Land mengajukan kenaikan KLB. Kompensasinya, PT Sampoerna Land harus membangun tata ruang, memperbaiki saluran air, dan infrastruktur KPU serta Bawaslu DKI Jakarta.
