Ahok: RT/RW Tidak Lapor Qlue, Tak Dapat Uang
Pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) mendapatkan upah insentif setiap bulannya, RT Rp 975 ribu, RW Rp 1,2 juta.
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menegaskan, pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang tidak mau lapor Qlue, tetap tidak akan mendapatkan upah insentif.
Pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) mendapatkan upah insentif setiap bulannya, RT Rp 975 ribu, RW Rp 1,2 juta.
"RT, RW kan meminta uang tiap bulan, kalau kamu minta uang ada pertanggungjawabannya," ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (27/5/2016).
Ahok meminta, puluhan pengurus RT, RW yang enggan mengikuti aturan yang diterapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mundur.
"Kalau tidak senang jadi RT, RW berhenti dong. Tidak usah nyalon," kata mantan Bupati Belitung Timur tersebut
Ahok mengatakan insentif yang diberikan kepada pengurus RW/RT diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta.
Karenanya diperlukan pertanggungjawaban dari anggaran yang digunakan. Satu di antaranya, melaporkan kondisi lingkungan melalui aplikasi laporan warga, Qlue.
Warga bisa melaporkan, macet, jalan rusak, banjir, penumpukan sampah, hingga pelayanan yang tak maksimal di DKI dan rumah sakit lewat tulisan ataupun foto.
"Kamu tidak mau lapor Qlue, boleh tidak? Boleh saja, tapi tidak dapat uang," kata mantan Bupati Belitung Timur tersebut.
Sebelumnya, Puluhan Ketua RT dan RW ancam mundur dari jabatannya.
Bahkan, mereka mengancam membubarkan diri. Mereka meminta anggota dewan untuk menindak lanjuti keluhan mereka atas diterapkannya SK Gubernur No. 903 tentang pelaporan melalui aplikasi Qlue.
SK mengatur, pengurus RW/RT wajib melaporkan kondisi lingkungan mereka sebanyak 90 kali dalam sebulan atau minimal tiga laporan dalam sehari.
"Kita disuruh setor foto baru dapat uang operasional 900 ribu, kalau tidak buat laporan tidak dapat uang operasional, satu foto 10 ribu emang kita fotografer amatiran," kata Ketua RW 1 Kelurahan Pinang Ranti, Jakarta Timur, Mahmud Bujang di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, Kamis (26/5/2016).
