Pemprov Bangun Rusun untuk TNI/Polri, Dananya Bersumber dari APBD DKI 2017

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membangun rumah susun untuk tentara dan polisi pada 2017.

Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI, Ika Lestari Adji mengatakan pembangunan rusun tahun depan akan dilakukan di empat lokasi.

"Ada di Gambir, yang buat TNI-nya di Cililitan, ada dua lagi tapi saya lupa lokasinya, dan rencananya juga ada di Jakarta Barat," ujar Ika di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (25/5/2016).

Pembangunan rusun menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta 2017. Selain dari APBD, pendanaan juga dilakukan oleh pihak swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).

"Dananya sementara ini di APBD, tapi pas jalan nanti ternyata pake CSR ya tidak apa-apa," jelasnya.

Pembangunan empat rusun tersebut akan mencapai lebih dari Rp 500 miliar. Lahan yang akan dibangun milik TNI atau Polri.

TNI-Polri yang nanti menempati rusun, belum diketahui akan dikenakan biaya sewa seperti halnya aturan yang dilakukan Pemprov DKI kepada warga yang terkena gusuran atau tidak.

Pemprov DKI hanya menyediakan tempat tinggal yang layak kepada masyarakat, termasuk personel aparat keamanan.

Tujuan DKI memberikan rusun ini, agar dapat kemudahaan apabila pemprov DKI membutuhkan bantuan TNI-Polri untuk pengamanan.

"Tugas kita adalah membangun agar TNI-Polri bisa bekerja dengan baik, dan apabila dibutuhkan Pemprov bisa membantu seperti itu," kata Ika.