Ahok: Yusril Itu Pengacara, Hadapi Biro Hukum Saya

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sarankan Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra ketika bicara hukum langsung tertuju kepada Biro Hukum DKI.

"Kalau masalah Yusril, masalah hukum, jangan ngomong dengan saya, dia kan pengacara, hadapinya dengan Biro Hukum saya," ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (29/4/2016).

Hal itu diucapkan Ahok sekaligus menanggapi sindiran Yusril.

Ketua Umum Partai Bulan Bintang tersebut menyindir Ahok yang memakai rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk masalah Bantargebang, tapi enggan memakai rekomendasi BPK soal pembelian sebagian lahan Rumah Sakit Sumber Waras.

"Yang saya proteskan laporan BPK untuk DKI, harus dibedakan dong," kata mantan Bupati Belitung Timur tersebut.

BPK sebagai institusi yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 harus dihormati.

Apalagi kedudukannya setara dengan Presiden.

Ahok mencontohkan, ada beberapa gubernur yang ditangkap masuk penjara, tapi tidak semua gubernur dipenjara.

Sama halnya dengan audit BPK, tidak semua audit BPK harus dituruti.

"Jadi tidak boleh mengatakan semua sama," kata dia.

Seperti diberitakan sebelumnya, Konflik yang terjadi antara Pemprov DKI dengan perusahaan pengelola Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang PT Godang Tua Jaya tak kunjung usai.

Pengacara PT Godang Tua Jaya, Yusril Ihza Mahendra mengatakan sudah sejak lama dirinya hendak menggugat Pemprov.

Namun karena ada bujukan dari Dinas Kebersihan, akhirnya Yusril menahan niat tersebut.

"Soal Bantargebang kami sudah berniat untuk menggugat waktu itu,tapi Dinas Kebersihan bilang 'jangan dulu, kami coba selesaikan masalah ini', padahal Pemprov udah kasih SP-1 dan 2," ujar Yusril, Kamis (28/4/2016).

Yusril juga menyindir Ahok yang memakai rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk masalah Bantargebang.

"Kalo Pak Ahok kan Bantargebang dia pakai BPK, tapi kalo Sumber Waras dia bilang BPK ngaco," ujar Yusril.