DPRD DKI Ungkap Kelemahan Kebijakan Ahok Soal Bus Gratis

 Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Warga Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Marunda, Jakarta Utara sudah mulai gratis naik bus pengumpan atau Feeder Transjakarta.

Akan tetapi, kajian dan penerapannya dinilai tergesa-gesa.

Anggota DPRD dari Fraksi Gerindra Muhammad Sanusi mengatakan, pada prinsipnya dia sepakat dengan kebijakan yang diambil Pemerintah Provinsi DKI untuk menggratiskan warga Rusunawa Marunda naik bus.

Tetapi, pengkajian dan penerapannya harus matang.

Menurut pengamatan Sanusi, kewenangan operasional bus yang diberikan PT Transjakarta lemah dalam mengontrol penumpang.

"PT Transjakarta kan mendapat subsidi dari Pemprov, kalau dihitung satu kali perjalanan itu jelas. Tapi, kan pergub subsidi PT Transjakarta perpenumpang dan itu bisa saja diklaim," ujar Sanusi di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (18/1/2016).

Anggota Badan Anggaran ini menjelaskan bila di dalam bus hanya terdapat 20 penumpang, operator feeder bisa saja mengklaim, bus itu ditumpangi 50 orang.

Hal itu bisa terjadi, karena penerapan ticketing ditiadakan pada bus gratis tersebut.

"Bila benar terjadi seperti itu, Badan Pemeriksa Keuangan bisa mengindikasikan, adanya kerugian daerah di akhir tahun," ungkapnya.

Sanusi menyarankan agar bus gratis dikelola Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI seperti bus sekolah yang jelas disubsidi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

"Biaya operasional bus kalau di Dishub kan jelas, ganti oli, ban dananya ada di APBD," kata Sanusi

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta meresmikan pelayanan bus Transjakarta gratis untuk warga Rusunawa Marunda, Jakarta Utara, Minggu (17/1/2016).
Warga cukup menunjukkan KTP untuk menikmati pelayanan tersebut.

Warga bisa naik bus gratis dari semua koridor layanan bus Transjakarta.

Bus yang melayani warga adalah bus ukuran sedang.

Jumlah bus yang pengadaannya dilakukan Koperasi Angkutan Jakarta (Kopaja) ini ada lima unit.