Ruang Sekretariat Komisi E DPRD DKI Diberi Garis Polisi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri bukan hanya menggeledah ruang kerja Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana saja, Senin (27/4/2015).

Tetapi ruang sekretariat Komisi E yang membidangi Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) pun ikut digeledah.

Ada 19 penyidik yang diturunkan dalam penggeledahan tersebut untuk menelusuri barang bukti dugaan korupsi pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) tahun 2014.

Saat ruang sekretariat Komisi E yang berada di lantai dasar di pasang garis polisi sehingga lorong gedung selebar 2,5 meter tersebut tidak bisa dilalui orang sembarangan.

Seorang penyidik yang ikut menggeledah sejumlah ruangan di Gedung DPRD DKI pun belum mau memberi keterangan "Jangan-jangan dulu. Nanti kami beri keterangan," kata seorang penyidik.

Informasinya Bareskrim melakukan penggeledahan di ruang kerja Haji Lulung mulai pukul 14.00 WIB.

Saat ini sejumlah wartawan banyak berkumpul di depan ruangan Haji Lulung. Tidak seorang pun diperbolehkan masuk ke ruang Haji Lulung.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigjen Pol Agus Rianto membenarkan penggeledahan tersebut terkait perkara dugaan korupsi pengadaan UPS di beberapa sekolah di Jakarta.

"Memang tadi ada penggeledahan terkait UPS di ‎beberapa ruangan dan kantor DPRD DKI. Sampai sekarang masih berlangsung," kata Agus di Mabes Polri.

Saat ditanya soal apakah ruangan yang dimaksud, ruang kerja ‎dua anggota DPRD yang hari ini mangkir dipanggil bareskrim sebagai saksi yaitu Haji Lulung dan Fahmi Zulfikar, Agus mengaku tidak tahu.

"Adalah beberapa ruangan disana (di DPRD) yang digeledah," katanya.