Kartu Jakarta Pintar
Jokowi: Wajar Dana KJP Ditolak DPRD DKI
Joko Widodo menganggap wajar apabila Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menolak pengajuan anggaran Kartu Jakarta Pintar (KJP).
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden terpilih Joko Widodo menganggap wajar apabila Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menolak pengajuan anggaran Kartu Jakarta Pintar (KJP).
"Kan budgeting memang ada di sana. Masak kamu enggak ngerti sih. ya ada permintaan masyarakat yang banyak tapi kita hanya diberi seperti itu ya sudah, hak budgeting ada di sana," ujar Joko Widodo atau sapaan akrabnya Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Jumat (15/8/2014).
Jokowi mengungkapkan konsekuensi dari penolakan anggaran oleh DPRD DKI itu yakni masyarakat Jakarta yang terdata tidak semua mendapatkan program layanan pendidikan dari Pemprov DKI.
"Berarti ada yang tidak dapat (KJP)," tutur pria yang telah ditetapkan sebagai Presiden terpilih oleh KPU ini.
Seperti diberitakan sebelumnya, DPRD DKI Jakarta menolak penambahan anggaran untuk program KJP yang diusulkan oleh Pemprov DKI pada APBD Perubahan yang disahkan pada hari Rabu, 13 Agustus 2014 kemarin.
Dengan demikian, Pemprov DKI hanya mampu menggunakan anggaran KJP sebesar Rp799 miliar. Dengan anggaran itu, Pemprov DKI kemungkinan hanya mampu memberikan kepada penerima KJP sebanyak 309.585 orang.
