ICW Nilai Langkah Jokowi Tak Lapor Indikasi Korupsi Disdik DKI ke Penegak Hukum Tidak Tepat
Langkah Joko Widodo yang tidak melaporkan indikasi korupsi anggaran Dinas Pendidikan DKI Jakarta dinilai tidak tepat.
Penulis:
Imanuel Nicolas Manafe
Editor:
Hasiolan Eko P Gultom
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM/HERUDIN
Ketua LPSK, Abdul Haris Semendaway (tengah) bersama Penanggungjawab Bidang Hukum, Diseminasi dan Humas LPSK, Hotma David Nixon (kiri) dan Aktivis ICW, Febri Hendri (kanan), berbicara kepada wartawan terkait dugaan kecurangan dalam Ujian Nasional, di kantor LPSK Jakarta Pusat, Senin (23/4/2012).
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan, wajar jika ada anggaran yang dobel dan digelembungkan yang bisa lolos dari dinas dan DPRD DKI Jakarta.
Sebab, katanya, ada sebanyak 62 ribu lebih mata anggaran yang tercantum dalam APBD 2014. Terlebih, verifikasi tiap mata anggaran dilakukan secara manual.
"Tidak mungkin dicek satu per satu. Tapi kalau ada yang seperti ini, ya berarti mau tidak mau harus detail dinasnya," ujarnya.
