Minggu, 5 Oktober 2025

Komnas HAM Tawarkan Bantu Mediasi kepada Jokowi

Siti Noor Laila menawarkan mediasi ke Joko Widodo untuk berdialog dengan warga waduk Pluit, Jakarta Utara.

Editor: Gusti Sawabi
TRIBUNNEWS.COM/HERUDIN
Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (tengah) didampingi Subkom Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Siane Indriani (kiri) dan Ketua Komnas HAM, Siti Noor Laila memberikan keterangan kepada wartawan di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Jumat (17/6/2013). Jokowi memenuhi pemanggilan Komnas HAM untuk dimintai keterangan terkait relokasi pemukiman liar yang berada di atas Waduk Pluit, Jakarta Utara. TRIBUNNEWS/HERUDIN 

Laporan Wartawan TRIBUNnews.com, Nicolas Timothy

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Siti Noor Laila menawarkan mediasi ke Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk berdialog dengan warga waduk Pluit, Jakarta Utara.

"Komnas HAM diskusi dengan pak Jokowi. Kalau masih ada masalah yang belum selesai, Komnas HAM bisa bantu mediasi," ujar Noor Laila dalam jumpa persnya di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Jumat (17/5/2013).

Terkait kasus relokasi warga waduk Pluit, Noor Laila mengatakan bahwa memang benar tanah negara tidak boleh diduduki. Namun juga bukan berarti mengusir warga tanpa memberikan kesejahteraan warga yang tergusur.

"Kalau ingin dikeluarkan dari tanah negara, tentunya kan harus menyejahterakan," kata Noor Laila.

Karena itu, Noor Laila mengatakan pihaknya kini akan mempelajari desain pembangunan yang digagas Pemprov DKI Jakarta terkait normalisasi waduk Pluit dan memindahkan warga di bantaran waduk ke rumah susun (rusun).

"Warga negara yang menduduki atau tidak menduduki tanah negara terlindungi hak asasinya. Makanya kami minta Pemprov jelaskan dulu rencana pembangunannya seperti apa," ucap Noor Laila.

Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved