Kamis DPR Minta Menkes Jelaskan Kasus Kematian Bayi Dera

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), khususnya Komisi IX DPR akan meminta Menteri Kesehatan Nafsiah Mboy menjelaskan kasus kematian Dera Nur Anggraini, bayi berumur seminggu yang meninggal dunia setelah ditolak 10 rumah sakit, mengundang berbagai komentar dari berbagai pihak.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Irgan Chairul Mahfiz mengungkapkan Kamis pekan ini akan langsung menanyakan kasus memilukan ini kepada Menkes untuk klarifikasi persoalan penolakan 10 RS merawat bayi Dera.

"Diusahakan dalam minggu ini bertemu dengan Menkes. Hari Kamis bertemu Menkes kaitan RUU Sediaan Farmasi dan Alkes, disempatkan untuk klarifikasi hal tersebut," tegas dia kepada Tribunnews.com, di Jakarta, Senin (18/2/2013).

DPR juga berencana akan mengundang 10 Rumah Sakit yang menolak memberikan perawatan kepada bayi Dera.

Bahkan, dia tegaskan, DPR tidak akan berhenti pada kasus bayi Dera. Namun DPR akan mempertanyakan sejauh mana komimen pemerintah dan rumah sakit melayani dan merawat pasien miskin di negeri ini.

"Ketika Raker dengan Menkes, kita akan tanyakan mengenai komitmen pihak RS terhadap pasien  miskin. Juga akan dibicarakan pada rapat internal komisi dalam rangka rencana diundangnya pihak Rumah Sakit," katanya.

Lebih lanjut menurut dia, kisah pilu bayi Dera sebenarnya tidak perlu terjadi jika Rumah Sakit betul-betul mengamalkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang sudah menegaskan Rumah Sakit tidak boleh melakukan diskriminatif dengan menolak pasien miskin.

"Sangat disesalkan masih banyak RS yang menolak pasien miskin, dengan alasan tidak ada ruangan kosong. Sebetulnya hal ini tidak boleh terjadi," tegas dia.

Kata Irgan, seharusnya pasien miskin yang perlu pertolongan pertama yang bisa berakibat fatal, harusnya menjadi prioritas. Kalau perlu dinaikkan kelasnya. Misalnya pasien kelas III, kalau ada ruangan kosong di kelas II bisa dipakai sementara.

Karenya, Politisi PPP ini sangat menyesalkan sikap 10 rumah sakit yang didatangi ayah dan kakek, dan menolak untuk menolong nyawa bayi berumur tujuh hari itu. Apalagi dengan dalih tidak ada ruangan kosong buat mereka.

DPR Gunakan Interpelasi

Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR Poempida Hidayatulloh, mengaku terenyuh menyaksikan berita kematian Dera. Padahal, menurut politisi Partai Golkar, berbagai program seperti Jamkemas dan Jakarta Sehat, dapat dimanfaatkan untuk keperluan tersebut.

Poempida menilai, jika masih terjadi praktik penolakan seperti ini, berarti pemerintah tidak serius mengimplementasikan UU Rumah Sakit.

"Masalah kesehatan adalah absolut. Tidak boleh dilaksanakan berdasarkan situasi mengambang, karena berhubungan dengan jiwa dan raga manusia, yang harus diperlakukan dengan perhatian penuh dan menggunakan segala kehati-hatian," ujarnya.

Empati kemanusiaan, lanjutnya, harus menjadi pondasi dari program kesehatan.

"Karena itu, interpelasi DPR diperlukan untuk memberikan peringatan kepada pemerintah, akan pentingnya implementasi UU Rumah Sakit, yang tidak diindahkan secara serius oleh pemerintah," imbuh Poempida, seraya menambahkan bahwa tanpa implementasi UU Rumah Sakit, sangat sulit melihat kesuksesan penerapan BPJS pada 2014 mendatang.

Menkes: Tak Ada Penolakan

Terkait hal itu, Menkes Nafsiah Mboy menegaskan tidak ada penolakan RS untuk merawat Bayi Dera. "Tidak ada penolakan (rumah sakit)," kata Menkes di kantor Presiden Jakarta, Senin (18/2/2013).

Menurut dia, Dera memang lahir prematur, beratnya hanya 1 kg. "Kalau anak berat 1 kg memang survivalnya kecil sekali. Dia juga punya kelainan di pernapasan, sehingga dia membutuhkan bantuan alat pernapasan," kata Menkes.

Dikatakan Dera tidak dibawa serta orang tuanya berkeliling mencari rumah sakit. "Keluarganya yang keliling mencari tempat dan memang full," kata Menkes.

Lanjut Menkes, ketika orang tua Dera ke RSCM ada 10 tempat untuk ICU bayi, neonatal, semuanya dalam keadaan penuh.

"Begitu juga RS anak dan bunda, RS Pertamina dan sebagainya, semua full," kata Menkes.

Sehingga, lanjut Menkes, Dera meninggal bukan karena ditolak pihak rumah sakit berobat atau menjalani perawatan.

"Kondisinya memang buruk. Anak lahir normal kan beratnya 3 Kg, ini (Dera) 1 Kg. Paru-parunya belum berkembang. Tapi memang harus diakui bahwa ICCU neonatal terlalu sedikit. Di RSCM itu ada 10. Oleh karena itu tadi kita sudah bahas, bagaimana memperbanyak memberdayakan spertama interkonektivitas antar rumah sakit pemerintah," kata Menkes. (Andri Malau/Tribunnews)