Banjir Dahsyat Jakarta
YLKI Kritik Media yang Menghimpun Dana Publik untuk Korban Banjir
YLKI mempertanyakan transparansi lembaga, termasuk media, yang menghimpun dana publik untuk membantu para korban banjir.
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Yayasan Lembaga Komsumen Indonesia (YLKI) mempertanyakan transparansi lembaga, termasuk media, yang menghimpun dana publik untuk membantu para korban banjir.
"Adanya lembaga-lembaga yang mengumpulkan dana publik untuk menolong korban banjir juga harus dikritisi, dipertanyakan transparansi dan akuntabilitasnya," ujar Ketua Pengurus Harian YLKI Sudaryatmo di Kantor YLKI, Rabu (23/1/2013).
Sudaryatmo juga mengkritik media yang ikut membantu menghimpun dana publik melalui beberapa rekening bank, namun rekening tersebut atas nama perusahaan.
Sudaryatmo menjelaskan, di luar negeri sudah ada ketentuan dan peringkat lembaga-lembaga penyalur dana publik. Biasanya, ketentuan yang dipakai adalah 30 persen untuk operasional lembaga, dan 70 persennya untuk korban. Sehingga, laporannya jelas uang tersalur ke mana.
"Harus dilihat juga transparansinya. Harus ada laporannya, berapa yang disumbangkan berapa untuk operasional. Jangan sampai biaya operasional besar, tapi ke korbannya sedikit," tutur Sudaryatmo.
Sudaryatmo memaparkan, setiap kali usai bencana banjir, pasti dimanfaatkan perusahaan asuransi sebagai peluang bisnis.
"Pengalaman YLKI tahun 2007, banjir, selain bencana juga peluang bisnis bagi asuransi. Banyak iklan yang menawaskan asuransi bisa meng-cover banjir, ada juga pengembang yang menawarkan bebas banjir. Itu semua harus dikritisi konsumen," imbau Sudaryatmo. (*)
