Anggaran Bencana Dicoret DPR Sulit Bantu Korban Banjir

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejak dicoretnya anggaran bencana untuk DPR, Ketua DPR Marzuki Alie mengaku pihaknya kesulitan untuk merespon pengaduan masyarakat yang meminta bantuan, seperti bencana banjir yang terjadi di Jakarta saat ini.

"Meski ada BNPB dan Kementerian Sosial yang menangani bencana, namun banyak dari masyarakat yang tidak tahu keberadaan lembaga tersebut sehingga meminta bantuan pada DPR dan anggota-anggotanya," kata Marzuki saat menyambangi korban banjir di wilayah Kampung Sukamulya, Grogol, Jakarta Barat, Sabtu (19/1/2013).

Menurutnya, masyarakat tahunya hanya DPR dan mereka pun meminta bantuan ke DPR bukan ke BNPB ataupun kementerian sosial yang punya anggaran yang sangat besar untuk penanggulangan bencana.

Marzuki juga menyayangkan dicoretnya anggaran bagi DPR untuk memberikan bantuan pada masyarakat dalam bencana oleh kementerian keuangan.

”Dulu kita memiliki anggaran kalau terjadi bencana, tapi dicoret oleh menkeu. Kita menjadi sulit karena kalau terjadi seperti ini yang dituntut masyarakat itu DPR. Padahal kita tidak ada anggaran dan kalau menggunakan dana pribadi atau sumbangan berapa besar sih kekuatannya?,” ujar Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat ini.

Marzuki mengatakan, karena lembaga DPR tidak punya anggaran sendiri, maka sebisanya membantu masyarakat korban banjir dengan sumbangan pribadi.

”Kita membuka posko ini karena kita tidak bisa tinggal diam akan permintaan bantuan masyarakat. Kita pun berhasil mengumpulkan uang sebesar Rp 140 juta yang merupakan sumbangan anggota dan juga jajaran kesekjenan DPR. Saya salut dengan karyawan kesekjenan DPR yang mau dipotong gajinya untuk membantu para korban banjir secara sukarela,” paparnya.

Marzuki menambahkan bahwa pintu DPR selalu terbuka bagi korban banjir menggunakan tempat yang telah disediakan untuk menampung korban banjir. DPR pun menyediakan call center bagi para korban banjir yang siap 24 jam menjemput para korban banjir untuk ditampung di Gedung DPR dan menyediakan bus kesekjenan DPR untuk menjemputnya.