Pospera: Motor Pemadan Pemprov DKI Seharga Sedan Mewah

Baca juga: Dinas Damkar DKI Bantah Mark Up Pengadaan Motor Pemadam

Harga Motor Dinas Damkar DKI Hanya Rp 25 Juta

TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA--Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) mengungkap beberapa kejanggalan dalam proses pengadaan motor pemadam kebakaran oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta. Dalam rilis Popera yang dikirimkan diungkap, indikasi terjadinya praktek korupsi dalam proses pengadaan tersebut.

Mustar menjabarkan, satu unit motor 200 cc untuk pemadam kebakaran seharga Rp 260 juta, ternyata sama dengan harga 1 unit sedan mewah Honda Civic injection 1.800 cc thn 2012 lengkap dgn AC, Audio Video dll.

"Harga itu sangat tidak masuk akal, apalagi ketika sebuah perusahaan yang memproduksi motor pemadam di Surabaya berani mematok harga Rp 40 juta hingga Rp 62 juta untuk satu unit motor pemadam dengan spesifikasi yang sama," ujar Mustar," Jumat (31/8/2012).

Sementara itu, penjelasan pemerintah yang menyangkal adanya korupsi, menurut Mustar, justru semakin memperbesar kecurigaan.

Seperti misalnya penjelasan tentang harga tangki air kapasitas 650 liter seharga Rp 10 juta per unit, sementara banyak perusahaan lokal berani menjual dengan harga Rp 3 juta hingga Rp 4 juta untuk satu unit tangki air dengan kapasitas 1000 liter.

Penjelasan pemerintah tentang pengadaan helm pemadam seharga Rp 5,6 juta dan Baju Pemadam lengkap seharga Rp 8 juta juga dirasa sangat tidak masuk akal. Diokatakan,  harga seperangkat baju pemadam lengkap dgn sepatu,sarung tangan dan helm dgn kualitas yg sama,di Glodok-Harco dijual Rp 6 juta hingga Rp 7 juta.

Mustar menambahkan, yang lebih tidak masuk akal lagi adalah penjelasan pemerintah mengenai biaya pelatihan untuk operator yang membutuhkan biaya sebesar Rp 97 juta.

"Biaya sebesar itu menyamai biaya kuliah di banyak Fakultas Teknik PTS yang tentunya sudah berikut biaya pelatihan praktek laboratorium sampai si mahasiswa jadi Insinyur," tukas Mustar.

Dengan perbandingan dan angka-angka yang janggal dan kontradiktif tersebut, imbuhnya, maka seharusnya KPK dengan sangat mudah, tanpa perlu menunggu pengaduan harus bisa segera lakukan penyidikan hingga penindakan dan penangkapan terhadap semua pihak yang terlibat dalam proses pengadaan motor pemadam.

"Baik itu pihak pemerintah termasuk Fauzi Bowo sekalipun hingga perusahaan yang membuatnya," tandas Mustar.