Wajar DKI Jakarta Pemprov Terkorup

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menempatkan DKI Jakarta di posisi pertama sebagai pemerintah provinsi (pemprov) terkorup lantaran diduga paling marak melakukan tindak pidana korupsi.  Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), menganggap hal itu adalah wajar.

"Wajar, DKI Jakarta itu nomor satu," ujar Koordinator Investigasi dan Advokasi FITRA, Uchok Sky Khadafi, Selasa, (28/8/2012).

Bagi FITRA temuan PPATK itu wajar, karena alokasi anggaran DKI Jakarta paling besar bila dibandingkan dengan provinsi lainnya. Dengan demikian potensi korupsi bisa terbilang cukup besar. "Jadi, peredaran duit atau transaksi keuangaan, paling banyak diprovinsi DKI. Dan ini masih terut terjadi," ujar Uchok.

Diketahui, APBD 2012 DKI Jakarta sebesar Rp 36,02 triliun. Dan dalam APBD-Perubahan 2012, pemprov yang dipimpin oleh gubernur Fauzi Bowo itu mengajukan penambahan anggaran sebesar Rp 5,33 triliun menjadi Rp 41,35 triliun.

Sebelumnya, PPATK melansir, pemprov yang paling tinggi diduga melakukan tindak pidana korupsi adalah Pemprov DKI Jakarta di posisi pertama dengan 46,7 persen, menyusul Jawa Barat dengan 6,0 persen, Kalimantan Timur 5,7 persen, Jawa Timur 5,2 persen.

Kemudian, Jambi 4,1 persen, Sumatera Utara 4,0 persen, Jawa Tengah 3,5 persen, Kalimantan Selatan 2,1 persen, Nangroe Aceh Darussalam 2,1 persen, Papua 1,8 persen.

Adalah Kepulauan Bangka Belitung sebagai pemprov yang paling rendah diduga melakukan korupsi dengan 0,1 persen.

PPATK menyatakan, tingkat korupsi di Jakarta banyak modusnya, di antaranya dengan cara memindahkan dana anggaran APBD ke rekening pribadi para bendaharawan, termasuk yang bukan dilakukan bendaharawan.