DPR Imbau Pemerintah Bantu Korban

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pimpinan DPR RI mengimbau pemerintah ikut membantu biaya perawatan para korban penyerangan kelompok bermotor di Jakarta pekan lalu.

Sebab, warga yang diserang juga tidak menginginkan kejadian itu menimpanya. Lagipula, tidak semua korban berasal dari keluarga mampu.

"(Korban) itu harus menjadi beban pemerintah. Pemerintah itu bisa Pemprov, bisa juga pemerintah pusat," kata Ketua DPR RI, Marzuki Alie, Rabu (18/4/2012).

Seperti diberitakan sebelumnya, Nahrowi (17), menjadi salah satu korban penyerangan kelompok bermotor di Jakarta pada Jumat (13/4/2012) lalu. Setelah kejadian, sejumlah pejabat dan pengamat ramai-ramai mengomentari tentang kejadian itu dari sisi pengungkapan kasusnya.

Namun, hal itu belum bisa membantu para korban yang tengah dirawat di rumah sakit, seperti yang dialami Nahrowi dengan tergolek di RS Koja, Jakarta Utara.

Kondisinya mulai membaik setelah menjalani operasi pada bagian usus dan lambungnya yang robek senjata tajam.

Kini, Nahrowi dan keluarganya yang memang berasal tidak mampu, khawatir pembayaran biaya operasi dan obat selama di rumah sakit. Mereka hanya menjatuhkan harapan pada Surat Keterangan Tak Mampu (SKTM). Mereka cemas dan bingung harus mencari uang ke mana untuk mendapatkan biaya tersebut.

Marzuki mengatakan, saat ini dirinya tengah melangsungkan tatap muka dengan aliansi masyarakat adat nusantara di Tobelo, Maluku Utara. Ia berniat mengunjungi Nahrowi sepulang dari Malut. "Saya belum tahu masalahnya. (Insya Allah) nanti waktu pulang saya akan besuk," ujar Marzuki.

Hal senada disampaikan oleh anggota Fraksi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka.

Legislator yang terkenal dengan peran si "Oneng" dalam acara sitkom "Bajaj Bajuri" ini menyatakan, selama warga termasuk masyarakat miskin atau tidak mampu, pembiayaan di rumah sakit ditanggung pemerintah kendati dia hanya sakit biasa.

"Anggaran Jamkesmas dari APBN. APBN adalah uang rakyat. Amanat Pasal 34 UUD 45 jelas menyatakan, fakir miskin dan anak-anak terlantar dilindungi oleh negara. Hak kesehatan adalah hak rakyat yang tidak hanya dijamin konstitusi, tapi juga diamanatkan konstitusi yang wajib hukumnya dijalankan pemerintah," kata Rieke.

Dengan dasar itu, Rieke mendesak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Pemprov DKI Jakarta untuk memberikan pelayanan medis dan menanggung biaya pengobatan kepada korban.

Mengenai tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok bermotor, Rieke mempersilakan institusi terkait untuk menyelesaikan. "Jangan sampai negara 'dikalahkan oleh sekelompok orang yg melakukan' oleh aksi premanisme. Oleh karena itu, maka jangan sampai institusi terkait, termasuk Kementerian Hukum dan HAM, termasuk Wamen, melakukan tindakan-tindakan yang mencerminkan arogansi dan tindakan yang bergaya premanisme," tegas Rieke.

Permintaan turun tangan ke pemerintah juga disampaikan Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso.

Menurut Priyo, selain Pemprov DKI Jakarta, masyarakat luas jika bisa membantu para korban yang memang tidak mampu masalah keuangan. "Sekarang ini geng motor sudah meneror masyarakat ibukota. Aparat harus menindak tegas. Nggak peduli dia dari militer atau bukan. Jadi, aparat gabungan harus kerja sama jika memang ada indikasi keterlibatan mereka," ujar Priyo.