KPU Mulai Hitung Suara Pilgub Banten di Tengah Tudingan Parcok hingga Anomali Suara

TRIBUNNEWS.COM, SERANG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten mulai menggelar penghitungan suara Pilkada di delapan wilayah Kabupaten/Kota, Selasa (3/12/2024) kemarin.

Penghitungan suara ini berlangsung di tengah tudingan adanya intervensi dari pihak tertentu yang disebut sebagai "partai cokelat" atau Parcok, serta dugaan anomali suara dalam hasil pemungutan.

Tuduhan Intervensi

Kekalahan pasangan calon Airin Rachmi Diany dan Ade Sumardi dalam Pilgub Banten 2024 dianggap sebagai anomali, mengingat Airin merupakan Ketua Tim Pemenangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024.

Ginka Febrianti Ginting, Koordinator Nasional Relawan Bison, yang mendukung pasangan Andra Soni dan Dimyati Natakusumah, menanggapi tuduhan tersebut.

"Kemenangan pasangan Andra Soni dan Dimyati merupakan hasil kerja keras seluruh elemen relawan dan simpatisan," ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa jika ada dugaan pelanggaran, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkannya ke KPU atau Bawaslu.

Proses Penghitungan Suara

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten Ahmad Subagja mengatakan penghitungan suara di delapan wilayah kabupaten/kota serentak digelar pada Selasa. 

"Insyaallah rapat pleno penghitungan suara di tingkat kabupaten/kota akan diselesaikan satu sampai dua hari mendatang," kata Ahmad dalam keterangannya di Serang, Selasa. 

Ahmad mengatakan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan sudah selesai, sehingga bisa langsung dilanjutkan di tingkat kabupaten/kota. 

Sementara terkait pleno di tingkat provinsi, Ahmad mengatakan rekapitulasi penghitungan suara dilaksanakan tanggal 7 Desember mendatang. Segera setelah itu, dilanjutkan dengan melaksanakan penetapan pemenang pilkada. 

"Mudah-mudahan tanggal 7 Desember bisa segera diplenokan dan ditetapkan serta diumumkan pada tanggal 8 Desember mendatang," kata dia. 

Sementara itu Komisioner KPU Provinsi Banten A. Munawar mengatakan sistem informasi rekapitulasi (Sirekap) berjalan dengan baik, dan memberikan kemudahan bagi KPU kabupaten/kota dan panitia pemilihan kecamatan (PPK) dalam menghitung suara dan menyampaikan informasi hasil penghitungan suara kepada masyarakat. 

Meski demikian, Munawar mengakui ada beberapa kendala dalam menggunakan Sirekap. Namun kendala tersebut sudah bisa diselesaikan, karena pihaknya selalu berkoordinasi dengan KPU Pusat.