Anies-Ahok Siap Maju Pilkada DKI Jakarta 2024, Ridwan Kamil Masih Bimbang

Kini, mantan Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina itu mengaku ingin mencoba peruntungannya di Pilkada DKI Jakarta 2024.

Ia mengatakan akan berusaha lebih baik apabila diberi kesempatan maju di Pilkada Jakarta.

"Kalau saya dikasih kesempatan menjadi Gubernur Jakarta lagi, saya jauh lebih siap dan lebih baik daripada sebelumnya," ujar Ahok di Heart Space, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Sabtu (22/6/2024).

Ia mengaku sudah banyak belajar banyak dari kasus penistaan agama yang menjeratnya jelang Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu.

Kendati memiliki keinginan, Ahok tidak dapat hanya maju di Pilkada Jakarta dengan diusung PDIP.

Sebab, perolehan kursi PDIP di Jakarta hanya 15 kursi pada Pemilu Legistlatif 2024.

"Saya sulit maju Jakarta lagi, ini secara teori karena partai pendukung saya itu kemungkinan enggak dapat kerja sama untuk memajukan," ujarnya.

Berbeda dengan Anies yang telah mendapat rekomendasi dari PKB, Ahok belum mendapatkan restu dari PDIP di Pilgub Jakarta 2024.

Ridwan Kamil Masih Bimbang

Di sisi lain, ada Ridwan Kamil yang disebut masih bimbang untuk memutuskan apakah akan mencalonkan diri di Pilgub Jakarta atau kembali maju di Pilgub Jawa Barat (Jabar).

Diketahui, mantan Gubernur Jabar itu mendapatkan penugasan dari partainya, Golkar untuk maju di antara dua provinsi tersebut.

Namun belakangan, Ridwan Kamil justru menjadi 'rebutan' di antara sejumlah partai pengusung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024

Partai Gerindra dan Partai Amanat Nasional (PAN) mendorong agar Ridwan Kamil maju di Pilkada DKI Jakarta 2024.

Hal ini didukung keinginan Ridwan Kamil terdahulu yang ingin maju di Pilkada Jakarta sebagaimana diungkapkan Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad.

"Silakan dicek bahwa pada waktu itu kan yang minta mau maju Jakarta kan Pak Ridwan Kamil," kata Dasco saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/6/2024).

Dasco mengingat betul Golkar juga menyetujui rencana Ridwan Kamil dimajukan di Pilkada Jakarta. Saat itu, persetujuan didengar oleh seluruh partai Koalisi Indonesia Maju (KIM).