Menakar Arah Politik PDIP dan PKB usai Kalah di Pilpres 2024, Jadi Oposisi atau Gabung Koalisi?

TRIBUNNEWS.COM - Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan putusan sidang sengketa Pilpres 2024.

Dalam putusan tersebut, MK menolak seluruh gugatan yang dilayangkan kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, serta Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Seusai putusan MK, PDIP dan PKB bicara peluang jadi oposisi atau bergabung dalam koalisi Prabowo-Gibran.

Sebagai informasi, PDIP merupakan partai pengusung Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024 lalu.

Sedangkan PKB merupakan partai pengusung Anies-Muhaimin.

PDIP Siap Jadi Oposisi atau Koalisi

Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah memastikan partainya siap menjadi oposisi maupun gabung koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran.

Basarah menjelaskan, sikap PDIP nantinya berada di tangan sang ketua umum, Megawati Soekarnoputri.

"Jadi apapun keputusan Ibu Mega kelak, maka seluruh kader PDIP akan siap berada di dalam maupun di luar pemerintahan," kata Basarah di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin (22/4/2024).

Basarah memastikan kader PDIP telah dilatih untuk dapat bertahan dalam segala cuaca dan dinamika politik nasional.

Ia pun mengungkit perjuangan Presiden Pertama RI, Soekarno, saat memperjuangkan kemerdekaan.

Baca juga: Malam Ini Yusril Ihza Pimpin Tim Hukum Temui Prabowo, Laporkan Hasil Putusan MK

"Kita pernah di jalan kolonialisme dulu ketika Bung Karno mendirikan PNI 4 Juli 1927, di dalam masa hegemoni kolonialisme itu, kita kemudian mampu survive dan mengantarkan Indonesia merdeka bersama parpol-parpol lain," ujarnya.

Sikap politik PDIP akan ditentukan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang rencananya digelar Mei 2024 mendatang.

Basarah menjelaskan, seluruh struktur partai akan memberikan masukan kepada Megawati tentang posisi politik partai ke depan. Kendati demikian, keputusan mengenai arah politik PDIP sepenuhnya berada di tangan Megawati.

PKB Masih Tampung Aspirasi

Berbeda dari PDIP, PKB mengaku masih menampung aspirasi para kader terkait sikap politiknya ke depan seusai kalah di Pilpres 2024.

Selain itu, PKB juga meminta pertimbangan para kiai yang duduk di Dewan Syura. 

Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin langsung mengumpulkan sejumlah fungsionaris DPP PKB untuk menggelar rapat menanggapi putusan MK.

"Terjadi berbagai macam pandangan yang berbeda-beda, sangat seru bahkan dinamis. Kami tadi menyimpulkan bahwa ini dalam proses kita yang penting menyimpulkan bahwa kita berkomitmen terus memperjuangkan perubahan," ujar Cak Imin, ditemui di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Senin malam.

Baca juga: PKB Akui Kekalahan di Pilpres 2024, Cak Imin Ucapkan Selamat Untuk Kemenangan Prabowo

Sikap politik PKB ke depan masih terus didiskusikan di internal partai.

Cak Imin juga menyebut PKB akan menjalin komunikasi dengan partai politik lain.

"Soal di dalam maupun di luar diskusi masih berlanjut. Tunggu saja perkembangan lebih lanjut, terutama Dewan Syura minta waktu untuk diskusi dilanjutkan besok dan lusa," kata dia.

"Nah, oleh karena itu, pada posisi ini kita akan terus menampung seluruh pemikiran, pertimbangan dan berbagai perkembangan komunikasi-komunikasi yang internal maupun eksternalnya," tandasnya.

Kata Pengamat

Sementara itu, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI), Lili Romli bicara kemungkinan PDIP bergabung ke pemerintahan Prabowo-Gibran.

Lili mengatakan, apabila ke depannya PDIP bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran, akan mengakibatkan kontraproduktif.

Terlebih, PDIP kerap melontarkan pernyataan tentang dugaan pelanggaran Pilpres 2024.

Megawati pun sempat mengajukan diri menjadi amicus curiae di MK.

“Saya kira ketika PDIP bergabung ke koalisi pemerintahan bisa memantik kontrakproduktif,” kata Lili dalam siaran Obrolan Newsroom di YouTube Kompas.com, Senin (22/4/2024).

Karena itu, Lili menganggap ironis jika akhirnya PDIP akhirnya bergabung ke pemerintahan Prabowo-Gibran.

Lili juga menilai PDIP tidak mempunyai nilai jual tinggi jika bergabung ke pemerintahan lima tahun ke depan.

“Ketika PDIP menjadi oposisi kan memberikan banyak keuntungan ketika dulu pada masa Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) gitu kan, 10 tahun,” ujar Lili.

“Yang kemudian PDIP menjadi pemenang, terus kandidatnya terpilih menjadi presiden. Jadi ada nilai jualnya, ketika PDIP bergabung (pemerintah Prabowo-Gibran) nggak ada lagi nilai jualnya,” tegas Lili.

(Tribunnews.com/Jayanti Tri Utami/Chaerul Umam/Fersianus Waku) (Kompas.com)