Kondisi Terkini Timnas AMIN Dianggap Menyerah dan Tak Solid Akibat Kalah di Pilpres 2024

Belakangan diketahui penyebabnya karena relawan AMIN kecewa terhadap sikap Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh yang telah menerima hasil rekapitulasi Pilpres 2024.

Bahkan Surya Paloh secara pribadi telah mengucapkan selamat atas kemenangan Paslon 02 Prabowo-Gibran.

Sikap Surya Paloh ini dianggap berlawanan dengan sikap yang diambil Anies, Muhaimin dan tim pemenangannya.

Hingga akhirnya penurunan Bendera Partai NasDem itu dilakukan.

"Karena beliau (Surya Paloh) sudah berkoalisi, berkumpul dengan mereka (Prabowo-Gibran), bergabung gitu kan."

"Menurut berita bahwa NasDem ini sudah istilahnya menerima hasil keputusan dan mengucapkan selamat,” ujar pelaku penurunan Bendera Partai NasDem, Zacky Huda, relawan yang mengaku dari Barisan Anak Kolong (Barak) AMIN.

Baca juga: NasDem Ucapakan Selamat untuk Prabowo-Gibran, PKS: Kami Hormati 

Surya Paloh Tetap Konsisten

Menanggapi hal itu, Ketua Tim Hukum Tim Nasional Pemenangan (Timnas) AMIN, Ari Yusuf Amir memaklumi Surya Paloh punya langkah sendiri sebagai politisi. 

Ari Yusuf menyebut Surya Paloh tetap mendukung Timnas AMIN untuk melayangkan gugatan sengketa pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Sebagai politisi, negarawan, sah-sah saja, tapi kalau sikap beliau untuk mendukung kita ke MK dan mendukung untuk hak angket, tetap (dilakukan)."

"Tapi (memang) sebagai politisi dia punya cara-cara sendiri,” ujar Ari Yusuf di kawasan Jakarta Pusat, Kamis (21/3/2024). 

Hingga saat ini, kata Ari Yusuf, pihaknya masih menjalin komunikasi dengan Sekretaris Jenderal Partai NasDem, Hermawi Taslim.

Melalui jalinan komunikasi tersebut, Partai NasDem menyebut Surya Paloh tetap konsisten dengan dukungannya dalam barisan AMIN. 

”Saya pikir sah-sah saja karena sampai saat ini bahkan kemarin saat saya dihubungi oleh sekjen Nasdem, (mereka) ikut bergabung dengan kita,” jelas Ari Yusuf.

Resmi Ajukan Gugatan

Kini, Anies-Muhaimin telah mendaftarkan gugatan perkara ke MK.

Keduanya mengajukan gugatan dengan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024.