Kekuatan Eksekutif dan Legislatif di Indonesia Diprediksi Seimbang

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hasil hitung cepat atau quick count Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 oleh beberapa lembaga survei hampir selesai.

Hasilnya, pasangan nomor urut 02 Prabowo-Gibran unggul dari dua kandidat lainnya yakni Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud.

Berdasarkan hal itu, Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari mengatakan, berdasarkan hasil quick count atau hitung cepat Pemilu 2024 ini berpotensi melahirkan format pemerintahan yang seimbang, terutama dalam komposisi kekuasaan eksekutif dan legislatif. 

Meski sifatnya masih sementara, Qodari memprediksi PDI Perjuangan (PDIP) akan keluar sebagai pemenang di Pemilu 2024 dan menjadi penguasa di parlemen. 

Sehingga, menurutnya ke depan akan memberikan komposisi peta politik yang sangat ideal.

"Menurut saya, komposisinya sudah sangat-sangat ideal, pertama presiden dari Gerindra kemudian pemenang legislatif itu kemungkinan PDI Perjuangan, walaupun masih menunggu penghitungan kursi karena selisih PDI dan Golkar tidak terlalu jauh," kata Qodari, dalam keterangannya, Jumat (16/2/2024).

Qodari mengatakan, dengan dinamika hasil Pemilu 2024 ini, ia menyebut kondisi politik Indonesia telah mengalami ‘divided government’ atau legislatif dan eksekutif yang dikuasai oleh partai yang berbeda.

Qodari menilai, dengan konstelasi politik seperti ini, maka kontrol politik atas pemerintah akan semakin kuat.

“Jadi dalam divided government kontrol politik berpotensi menjadi lebih kuat karena pemenang eksekutif dan legislatif itu berbeda," ujar dia.

Baca juga: Hasil Real Count KPU Pukul 17.33 WIB: PKB Unggul di Jatim dan Banten, Tapi Suara AMIN Rendah

“Jadi, ini peluangnya bisa presiden dari Gerindra, ketua DPR RI dari PDI Perjuangan, dugaan saya adalah Mbak Puan Maharani lagi atau bisa juga ketua DPR adalah Golkar misalnya Airlangga Hartarto,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Qodari menjelaskan perbedaan pucuk kekuasaan antara eksekutif dan legislatif akan menciptakan pemerintahan demokratis yang ideal. 

Sebab, akan terjadi pemerintahan yang dapat saling kontrol dan terjadi keseimbangan kekuasaan.  

“Jadi, menurut saya ini komposisi yang ideal karena akan terjadi mekanisme check and balance karena eksekutif dan legislatif dimenangkan atau dikepalai oleh partai yang berbeda,” kata dia.

“Tentu saja variabel yang berikutnya tergantung apakah PDI Perjuangan atau Golkar nanti akan masuk pemerintahan atau tidak. Kalau Golkar dugaan saya pasti masuk koalisi pemerintahan, jadi Golkar misalnya jadi ketua DPR tetapi juga punya menteri di kabinet,” imbuhnya.

Baca juga: VIDEO PDIP Tanggapi Soal Prabowo Bakal Rangkul Semua Pihak: Janji Manis Terlalu Dini