Mahfud MD Sebut Ketua KPU Harus Diberhentikan bila Kembali Lakukan Pelanggaran

TRIBUNNEWS.COM - Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengatakan bahwa sesuai peraturan, Ketua KPU Hasyim Asy'ari harus diberhentikan dari jabatannya bila kembali dinyatakan melakukan pelanggaran oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). 

DKPP memberikan sanksi peringatan keras kepada Ketua KPU Hasyim Asy'ari dan enam anggotanya lantaran menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres di Pilpres 2024.

Ini merupakan sanksi peringatan keras kedua bagi Hasyim.

Sebelumnya, DKPP juga menyatakan Hasyim melanggar etik dan menjatuhkan sanksi keras kepada Hasyim karena dinilai tak profesional soal aturan caleg perempuan. 

"Saudara Hasyim Asy'ari itu salahnya sudah dua kali peringatan keras. Kesalahan atau pelanggaran yang berat dilakukan oleh Hasyim Asy'ari. Kalau terjadi sekali lagi, dia harus diberhentikan dari KPU, itu aturannya," kata Mahfud dalam acara 'Tabrak Prof' di sebuan cafe daerah Seturan, Sleman, DIY, Senin (5/2/2024) malam.

Menurutnya Mahfud peringatan itu juga berlaku bagi KPU secara lembaga. 

Ia meminta KPU untuk berhati-hati sejak sekarang. 

"Oleh sebab itu KPU hati-hati dari sekarang," kata Mahfud.

Ia juga menyinggung soal Eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman, yang juga dinilai melanggar etik buntut pencalonan Gibran. 

"Sama dengan kasus Mahkamah Konstitusi pembuatan aturannya itu melanggar etika yang sangat berat, sehingga Mas Gibran lolos dengan cara melanggar etika."

"Tapi menurut konstitusi, oke keputusan jalan, tetapi yang dihukum siapa-siapa yang melanggar. Itulah sebabnya uncle (paman) Usman diberhentikan," kata Mahfud disambut tawa para hadirin. 

Baca juga: Beda Respons Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud soal Sanksi DKPP ke Ketua KPU Hasyim Asyari

DKPP telah menjatuhkan sanksi kepada Ketua KPU Hasyim Asy'ari beserta enam anggota KPU lainnya, Senin (5/2/2024).

Mereka di antaranya, Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilo Idroos, Parsadaan Harahap, Mochamad Afifuddin, dan Idham Holik. 

Hasyim Asy'ari dan anggota KPU dinilai melanggar kode etik setelah memproses pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres), tanpa mengubah syarat usia minimum capres-cawapres pada Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023 sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Diketahui, pada 25 Oktober 2023, KPU menerima berkas pendaftaran pencalonan Gibran.

Sementara itu, berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023 yang ketika itu belum direvisi, Gibran tidak memenuhi syarat karena belum berusia 40 tahun.

Para teradu dinilai melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara Pemilu.

"Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Hasyim Asy'ari selaku teradu satu, selaku ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum berlaku sejak keputusan ini dibacakan," ujar Ketua DKPP RI Heddy Lugito dalam ruang sidang di Kantor DKPP RI, Jakarta Pusat, Senin (5/2/2024), dikutip dari YouTube DKPP RI.

Anggota DKPP, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi dalam pertimbangan putusan mengungkapkan, KPU semestinya segera melakukan konsultasi dengan DPR dan pemerintah setelah keluar putusan MK terkait syarat usia capres-cawapres No 90/PUU-XXI/2023 pada 16 Oktober 2023.

Menurut Wiarsa, konsultasi dilakukan agar PKPU Nomor 19 Tahun 2023 bisa segera direvisi akibat putusan MK.

KPU disebut baru mengajukan konsultasi kepada DPR pada 23 Oktober 2023, atau 7 hari setelah putusan MK diucapkan.

KPU berdalih baru mengirimkan surat pada tanggal tersebut karena DPR sedang dalam masa reses.

DKPP berpendapat, dalih para teradu terbantahkan karena dalam masa reses dapat dilakukan rapat dengar pendapat, sebagaimana diatur dalam Pasal 254 Ayat 4 dan Ayat 7 Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.

Sebagai informasi, hari ini DKPP membaca empat putusan atas sidang soal pendaftaran Gibran. Semua ketua dan Anggota KPU RI menjadi teradu.

Adapun nomor perkara sidang kali ini adalah: 135-PKE-DKPP/XXI/2023, 136-PKE-DKPP/XXI/2023, 137-PKE-DKPP/XXI/2024, dan 141-PKE-DKPP/XXI/2023.

Para pelapor mendalilkan Ketua dan Anggota KPU RI diduga melakukan pelanggaran etik karena memproses Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden.

Sunandiantoro, selaku kuasa hukum Demas Brian Wicaksono yang merupakan pelapor perkara 135 mengatakan Gibran mendaftar pada saat peraturan KPU RI masih mensyaratkan calon minimal usia 40 tahun.

KPU baru mengubahnya setelah proses di KPU berjalan.

(Tribunnews.com/Milani Resti/Gilang Putranto, Mario Christian Sumampow)