Petuah Cak Imin hingga Komentar Anies dan Ganjar soal Jokowi Panen Kritik dari Sivitas Akademika

Diketahui, ada empat kampus yang mengkritik Presiden Jokowi, karena dianggap menyalahgunakan wewenang menjelang Pemilu 14 Februari 2024.

Keempat kampus tersebut yakni, Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Gajah Mada (UGM), terbaru Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Andalas.

Muhaimin meminta, Presiden Jokowi tidak gegabah dalam menanggapi hal tersebut.

Sebab jika gegabah, akan terjadi kembali penggulingan kekuasaan seperti tahun 1998.

"Tidak boleh gegabah mengabaikan. Karena kalau nggak, bisa terulang revolusi 98," ujar Muhaimin di Kota Serang, Banten, Jumat (2/2/2024).

Baca juga: Putra Anies Baswedan dan Putri Cak Imin Ngaku Belum Ingin Terjun ke Politik, Kenapa?

Kata Cak Imin, kritik yang dilakukan oleh kampus di Indonesia harus dijadikan evaluasi oleh pemerintahan Jokowi.

"Kalau sudah kampus bicara, itu artinya lampu merah. Harus menjadi evaluasi bersama," kata Muhaimin Iskandar.

Sejumlah Kampus Kritik Pemerintahan Jokowi

Diketahui, sejumlah kampus menyampaikan kritikan kepada pemerintahan Jokowi menjelang Pemilu 2024 yang digelar 14 Februari 2024 mendatang.

Terbaru, civitas akademika dari Universitas Indonesia (UI) mengkritisi sikap Jokowi lewat petisi yang dibacakan di Kampus UI di Depok, Jawa Barat, Jumat (2/2/2024).

Ketua Dewan Guru Besar UI, Harkristuti Harkrisnowo mengungkapkan pihaknya saat ini tengah berperang demi pemulihan demokrasi di Tanah Air.

"Lima tahun terakhir, utamanya menjelang Pemilu 2024, kami kembali terpanggil untuk menabuh genderang, membangkitkan asa dan memulihkan demokrasi negeri yang terkoyak,” ujarnya.

Hakristuti mengungkapkan, saat ini, Indonesia tengah kehilangan kendali sehingga menggerus etika dan keluhuran budaya.

"Negeri kami nampak kehilangan kemudi akibat kecurangan dalam perebutan kuasa, nihil ertika, menggerus keluhuran budaya serta kesejatian bangsa," tuturnya.

Menurutnya, para sivitas akademika UI prihatin atas hancurnya tatanan hukum dan demokrasi di Tanah Air yang menimbulkan berbagai sektor menjadi terampas.

"Hilangnya etika bernegara dan bermasyarakat, terutama korupsi dan nepotisme telah menghancurkan kemanusiaan, dan merampas akses keadilan kelompok miskin terhadap hak pendidikan, kesehatan, layanan publik, dan berbagai kelayakan hidup,” tegasnya.