Mahfud MD Tinggalkan Kabinet, Ekonom: Semua Menteri Terlibat Pemilu Harus Mundur

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah menilai keputusan mundurnya Mahfud MD dari Kabinet Indonesia Maju (KIM) hal yang biasa menjelang pemilihan umum.

Terlebih Mahfud MD yang menjabat Mentero Kordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (MenkoPolhukam) maju sebagai calon wakil presiden 2024.

Menurut Piter, bukan hanya Mahfud MD yang harus mundur dari Kabinet Jokowi tetapi seluruh pejabat negara yang terlibat pemilu.

Baca juga: TPN Yakinkan Ganjar-Mahfud Komitmen Libatkan Perempuan, Disabilitas hingga Lansia di Pilpres 2024

Dosen Perbanas Institute menyebut sejumlah menteri yang berkaitan dengan pemilu memang sudah seharusnya melepas jabatan mereka.

“Seharusnya menteri-menteri yang terlibat langsung dalam pemilu, baik sebagai calon legislatif, calon presiden, atau ikut sebagai tim sukses, semuanya mundur dari jabatannya,” ungkapnya kepada Tribunnews, Rabu (31/1/2024).

Piter menuturkan langkah pejabat negara mundur itu agar tidak kinerja pemerintahan tetap optimal dua minggu jelang pemungutan suara.

“Selain itu juga demi menjaga netralitas lembaga dan memastikan pemilu berlangsung secara jujur adil,” imbuhnya.

Lebih lanjut bahwa menteri yang mundur tersebut akan digantikan sehingga program kementerian dan lembaga bisa berjalan hingga habis masa pemerintahan.

Piter meyakini pergantian satu menteri tidak akan berpengaruh terhadap krisis ekonomi seperti era reformasi.

“Mundurnya menteri-menteri tidak akan menyebabkan krisis ekonomi,” tukasnya.

Informasi terbaru yang diterima Tribunnews bahwa Mahfud MD akan menyampaikan pengunduran diri secara resmi sebagai MenkoPolhukam pada Rabu (31/1/2024) pukul 14.00 WIB.

Baca juga: Janji Cak Imin kepada Jurnalis Jika Terpilih di Pilpres 2024

Mahfud meminta bertemu langsung dengan Presiden Jokowi atas pengunduran dirinya itu.

Dirinya merasa diangkat secara hormat oleh Presiden Jokowi sehingga secara etika harus bertemu langsung dengan Kepala Negara membicarakan langkah politiknya.

"Dulu saya diangkat dengan penuh penghormatan, dan sekarang juga harus memberitahu dengan hormat tentang langkah langkah politik saya. Itu segi etikanya ya," katanya.