Fakta-fakta Jokowi Gencar Sebar Bansos di Masa Kampanye 2024: Banjir Kritik, Mensos Risma Tak Diajak

"Bansos diberikan mengikuti kalender kebutuhan rakyat, bukan mengikuti kalender politik. Kapan rakyat membutuhkan di situ diberikan bansos, ada jadwalnya. Jadwalnya sesuai kebutuhan rakyat bukan sesuai kebutuhan politik yang mau memberi," kata Anies.

4. Kritik PDIP soal Presiden Tak Libatkan Mensos

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengkritik Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang tidak melibatkan Mensos Risma dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) ke masyarakat.

Menurutnya, Jokowi telah melakukan penyalahgunaan yang serius.

"Ibu Risma tidak diajak, termasuk di dalam kebijakan raskin sehingga beras untuk rakyat miskin yang dari Bulog kemudian muncul gambar pasangan 02 Prabowo-Gibran," kata Hasto di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara, Jakarta Pusat, Selasa (30/1/2024)

Dia menduga Risma tidak diajak menyalurkan bansos karena statusnya sebagai menteri dari PDIP, yang mana PDIP merupakan parpol pengusung paslon Pilpres 03 Ganjar-Mahfud.

Sementara Jokowi disebut-sebut mendukung putranya Gibran Rakabuming Raka yang berpasangan dengan Prabowo Subiantos sebagai paslon 02 di Pilpres.

"Ini penyalahgunaan politik bansos yang sangat serius, justru ini mencederai rakyat. Ini tidak sesuai dengan tata pemerintahan negara yang baik," kata Hasto.

5. Tanggapan Cak Imin

Calon wakil presiden (cawapres) 01 Muhaimin Iskandar (Cak Imin) berharap Presiden Jokowi berlaku adil terkait bagi-bagi bansos.

Pria yang akrab disapa Cak Imin itu mengingatkan supaya Jokowi dapat memosisikan dirinya sebagai negarawan saat bagi-bagi bansos, bukan sebagai politisi.

"Ya memang eksekusi ada di tangan pemerintah dan presiden," ujar Cak Imin saat ditemui di Lapangan Pendawa Lebaksiu, Kabupaten Tegal, Selasa (30/1/2024).

"Kita harap presiden fair, presiden benar-benar menggunakan bansos sebagai negarawan, bukan sebagai politisi, kualat, Pak," tegasnya.

Lalu Cak Imin juga mengingatkan ihwal bansos yang merupakan uang milik rakyat sehingga tak boleh sama sekali diklaim sebagai bantuan dari sebuah kelompok.

"Bansos itukan uang rakyat ya, jadi tolong semua rakyat paham bahwa yang dibagikan oleh presiden maupun pemerintah itu uang APBN yang diketok oleh DPR," jelas Cak Imin.

"Tidak boleh ada satu pun yang mengeklaim itu bantuan presiden, bantuan menteri, apalagi bantuan paslon," tegasnya.

6. FX Rudy Ikut Menanggapi

Menanggapi hal ini, Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudyatmo menegaskan bahwa bantuan yang dibagikan tersebut merupakan bantuan dari negara, bukan dari pribadi pejabat tertentu.