Jumat, 3 Oktober 2025

Pilpres 2024

Soal Presiden Boleh Kampanye dan Memihak, Jokowi Minta Jangan Ada Interpretasi Liar

Usai klarifikasi Presiden boleh kampanye dan memihak, Jokowi beri pesan khusus minta jangan ada lagi interpretasi liar yang mengiringi pernyataannya.

Kolase Tribunnews/istimewa
Kolase foto Presiden Joko Widodo (Jokowi). Usai klarifikasi soal Presiden boleh kampanye dan memihak, Jokowi beri pesan khusus minta jangan ada lagi interpretasi liar yang mengiringi pernyataannya. 

Jokowi juga menekankan bahwa hak kampanye itu juga diiringi dengan syarat dan ketentuan lain yang harus dipatuhi.

Yakni, tidak boleh menggunakan fasilitas negara dan harus mengambil cuti jika kampanye.

Aturan itu tertera dalam Pasal 281 UU Pemilu.

"Tidak menggunakan fasilitas dalam jabatan, kecuali fasilitas pengamanan dan menjalani cuti di luar tanggungan negara," tegasnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjukkan kertas besar memuat Pasal 299 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) yang mengatur dibolehkannya presiden melakukan kampanye saat pemilu dengan beberapa syarat, di antaranya tidak ada ikatan keluarga.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjukkan kertas besar memuat Pasal 299 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) yang mengatur dibolehkannya presiden melakukan kampanye saat pemilu dengan beberapa syarat, di antaranya tidak ada ikatan keluarga. (Sekretariat Presiden)

Jokowi pun kembali menegaskan agar jangan ada interpretasi liar yang mengiringi pernyataannya beberapa waktu lalu.

Sebab ia mengatakan hanya menyampaikan ketentuan dalam aturan perundang-undangan.

"Sudah jelas semuanya kok, sekali lagi jangan ditarik ke mana-mana. Jangan diinterpretasikan ke mana-mana."

"Saya hanya menyampaikan ketentuan aturan perundang-undangan karena ditanya,” pungkasnya.

Bawaslu Soroti Pernyataan Presiden Boleh Kampanye: Kami Akan Awasi Jika Melakukan Hal yang Dilarang

Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja angkat bicara soal pernyataan Jokowi bahwa presiden boleh berkampanye di Pemilu 2024.

Atas hal itu, Bagja menegaskan bahwa pihaknya akan mengawasi jika kepala negara dalam hal ini Presiden Jokowi nantinya berkampanye.

"Pak Presiden sampai sekarang tidak mengajukan cuti. Yang jelas kami akan mengawasi jika Pak Presiden (berkampanye) melakukan hal-hal yang dilarang," kata Bagja kepada awak media di Jakarta Pusat, Jumat (26/1/2024).

Bagja kemudian menjelaskan apa yang dilarang saat Presiden Jokowi berkampanye. Misalnya kata Bagja menggunakan fasilitas pemerintah.

"Apa yang dilarang? Menggunakan fasilitas pemerintah," jelasnya.

Baca juga: Bunyi Pasal 299 dan 281 UU No 7 Tahun 2017 yang Dikutip Jokowi, Sebut Presiden Boleh Berkampanye

Sebagimana diketahui, Jokowi mengatakan setiap orang di negara demokrasi memiliki hak politik. Ia juga menegaskan, bukan hanya menteri, presiden sekalipun boleh berkampanye

"Presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak. Boleh," kata Jokowi usai menyaksikan penyerahan sejumlah Alutsista yang dilakukan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kepada TNI, di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu, (24/1/2024).

Halaman
1234
Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved