JK Kritik Pernyataan Jokowi soal Presiden Boleh Kampanye dan Memihak, Sebut Ini Pemilu Paling Buruk

TRIBUNNEWS.COM - Mantan Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla atau JK turut mengkritik soal pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut presiden boleh ikut berkampanye dam memihak.

JK menyebut awalnya Pilpres atau Pemilu 2024 terlihat demokratis, tapi nyatanya masih ada saja intimidasi yang diterima pasangan capres dan cawapres tertentu.

Tak hanya itu, JK menilai Pemilu kali ini dilaksanakan dengan tidak adil karena ada keberpihakan.

"Ini (pemilu saat ini) kelihatannya demokratis, calon ada, tapi diintimidasi lah, di apalah, dilaksanakan tidak adil, berpihak luar biasa," kata JK dilansir WartakotaLive.com, Kamis (25/1/2024).

Lebih lanjut Jk mengaku telah mengalami gelaran Pemilu sejak lama.

Namun menurut JK, Pemilu 2024 adalah yang paling buruk prosesnya.

"Saya umur segini mengalami pemilu sejak lama. Enggak ada proses pemilu seburuk ini. Paling buruk," ungkap JK.

JK kemudian membahas soal perbedaan proses Pemilu 2024 dengan Pemilu pada orde baru yang dipimpin oleh Presiden Kedua RI, Soeharto.

JK menilai pada masa orde baru memang Pemilu tidak berlangsung secara tidak adoil.

Namun bagi JK, cara-cara yang dilakukan pada orde baru tidak dengen mengintimidasi.

"Bahwa ada artinya mengarahkan (saat Orde Baru) ada juga, tapi tidak dengan ancaman seperti sekarang, tidak masif dari atas ke bawah. Namun, sistemnya memang dikuasai," ungkap JK.

Baca juga: Golkar Nilai Tidak Masalah Pernyataan Jokowi soal Presiden Boleh Kampanye dan Memihak

Mantan Wapres dari SBY dan Jokowi ini pun menyinggung soal proses pencalonan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres.

JK tak mempermasalahkan status Gibran sebagai anak Presiden Jokowi yang maju Pilpres.

Namun JK mempermasalahkan cara Gibran untuk jadi cawapres hingga menabrak konstitusi.

Baca juga: Koalisi Masyarakat Sipil Desak Jokowi Cuti atau Mundur Saja Buntut Pernyataan Presiden Boleh Memihak

Karena bagi JK, jika prosesnya salah, maka hasilnya akan salah juga.

Terbukti, Ketua MK Anwar Usman yang juga ipar Jokowi dan Paman Gibran itu dipecat dari jabatannya imbas putusan MK yang diambilnya.

"Kita tidak memprotes karena anaknya (Jokowi) berusaha jadi (cawapres) tidak, yang kita protes itu caranya. Prosesnya. Kalau prosesnya salah, hasilnya juga pasti salah."

"Buktinya Ketua MK (Mahkamah Konstitusi)-nya dipecat kan, itu saja. Kalau ketua MK-nya dipecat berarti ada masalah besar kan. Ini tidak bisa dibantah," terang JK.

Baca juga: Jokowi Disebut Tak Netral Sejak Tahapan Pilpres 2024 Demi Melanggengkan Kekuasaan

Sebagai informasi, proses pencalonan Gibran beberapa bulan sebelumnya mendapatkan protes keras dari berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh pejabat publik.

Diketahui, putra sulung Presiden Jokowi yang berusia 36 tahun itu dipilih sebagai cawapres oleh Prabowo Subianto untuk bertarung dalam kontestasi Pilpres 2024.

Langkah Gibran ikut kontestasi mulus setelah MK mengubah syarat usia capres-cawapres melalui putusan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023, sehingga mereka yang yang berusia di bawah 40 tahun tetapi pernah menjabat sebagai kepala daerah dapat mencalonkan diri.

Baca juga: Pernyataan Jokowi soal Presiden Boleh Kampanye Dinilai Masih Normatif

Jokowi ungkap Presiden Boleh Berkampanye dan Memihak

Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara terkait adanya pandangan bahwa sejumlah Menteri ikut berkampanye memenangkan salah satu pasangan Capres-Cawapres, padahal menteri tersebut bukan bagian dari tim pemenangan atau Parpol.

Menurut Jokowi, setiap orang di negara demokrasi memiliki hak politik.

"Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja," kata Jokowi usai menyaksikan penyerahan sejumlah alutsista yang dilakukan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kepada TNI, di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024).

Menurut Jokowi sebagai pejabat boleh berkampanye. Bukan hanya Menteri, bahkan Presiden sekalipun boleh berkampanye.

Baca juga: Fakta-fakta Pernyataan Jokowi soal Presiden Boleh Kampanye dan Memihak, Dibela TKN

"Presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak. Boleh," kata Jokowi.

"Boleh, kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, masa gini gaboleh gitu gaboleh, boleh menteri juga boleh," imbuhnya.

Menurut Jokowi yang paling penting adalah saat berkampanye tidak menggunakan fasilitas negara.

"Itu saja yang mengatur, itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara," pungkasnya.

Sebagian artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul Presiden Jokowi Bikin Syok Soal Netralitas di Pilpres 2024, Apa Kata JK, PDIP dan Timnas AMIN?

(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Taufik Ismail)(WartakotaLive.com/Valentino Verry)

Baca berita lainnya terkait Pilpres 2024.