3 Momen Jokowi Ingatkan Pentingnya Netralitas, Kini Sebut Presiden Boleh Berkampanye dan Memihak

Mantan Gubernur DKI ini khawatir jika ada hal-hal yang dilanggar maka bisa mempertaruhkan kondusifitas dan mengganggu kepercayaan masyarakat kepada negara.

"Ini yang harus kita jaga bersama-sama. Jangan sampai terjadi bisa berbahaya bagi KPU dan legitimasi pemilu kita," sambung Jokowi.

Baca juga: Soal Presiden Boleh Kampanye, Elite PDIP: Jokowi Anggota Parpol Mana?

3. Jokowi Wanti-wanti PJ Kepala Daerah Tidak Memihak di Pemilu 2024

Jokowi mewanti-wanti para penjabat (Pj) kepala daerah untuk bekerja secara maksimal dan profesional di masa Pemilu Serentak 2024.

Jokowi menyatakan jika mendapati laporan ada Pj kepala daerah yang bekerja menyimpang dalam masa pemilu maka dirinya tak segan langsung menggantinya.

Presiden bahkan mengaku bisa saja mengganti Pj kepala daerah setiap hari jika memang kinerjanya melanggar instruksinya.

Hal ini Presiden sampaikan di hadapan ratusan Pj kepala daerah di Istana Negara Jakarta, Senin (30/10/2023).

"Ada miring-miring, saya ganti tiap hari bisa. Tolong, saya nggak minta banyak, tolong diikuti," tegas Jokowi.

Presiden mengaku akan terus mengikuti kerja - kerja yang dilakukan oleh para Pj kepala daerah dan mengevaluasinya secara harian.

"Saya akan terus mengikuti kerja bapak ibu semuanya. Jika ada masalah segera sampaikan ke Mendagri, kalau kelas berat ke saya. Segera selasaikan. Mendagri evaluasi 3 bulanan, saya harian," ungkapnya.

Adapun yang hadir adalah 23 Pj Gubernur, 133 Pj Bupati, dan 37 Pj Wali Kota.

Seperti Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono, Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin, Pj. Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw.

Juga Pj Gubernur Sumatera Selatan Ahmad Fatoni, Pj. Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar, Pj. Gubernur Sulawesi Barat Zudan Arif Fakrulloh, dan Pj. Bupati Purwakarta Benni Irwan.

Pada kesempatan itu, Presiden memberikan beberapa poin arahan pada masa pemilu.

Baca juga: Golkar Nilai Tidak Masalah Pernyataan Jokowi soal Presiden Boleh Kampanye dan Memihak

1. Tidak Intervensi KPU dan Bawaslu

Jokowi meminta semua kepala daerah untuk mendukung kerja KPU dan Bawaslu serta tidak melakukan intervensi apalun.