Kritik Kubu AMIN ke Jokowi soal Keberpihakan: Jangan Rusak Negara demi Langgengkan Kekuasaan

"Karena apa, ibarat pertandingan, presiden itu wasit tertinggi. Nah, kalau wasit tertinggi merangkap jadi pemain, ya, bagaimana itu?" ungkapnya.

Meski demikian, ia menekankan bahwa memihak atau berkampanye selama pemilu bukan suatu masalah selama tak memanfaatkan fasilitas negara.

Sementara itu, calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, mempertanyakan konsistensi dari Jokowi. 

Sebab, sebelumnya Presiden Jokowi mengaku akan netral di Pilpres 2024. 

"Sebelumnya yang kami dengar adalah netral, mengayomi semua, memfasilitasi semua," kata Anies di Yogyakarta, Rabu (24/1/2024).

Anies memilih tak berkomentar lebih lanjut dan menyerahkan penilaian sikap Jokowi itu kepada masyarakat. 

"Jadi, kami serahkan saja kepada masyarakat indonesia untuk mencerna dan menilai," ucapnya. 

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga mempersilakan para ahli hukum tata negara untuk ikut menanggapi pernyataan Jokowi.

"Jadi kita serahkan kepada aturan hukum, menurut aturan hukumnya gimana ini kan bukan selera saya setuju atau tidak setuju."

"Monggo para ahli hukum tata negara (HTN) menyampaikan penjelasan apakah yang disampaikan oleh Bapak Presiden sesuai dengan ketentuan hukum kita atau tidak," kata Anies. 

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi pandangan soal sejumlah Menteri yang ikut berkampanye mendukung pasangan calon (paslon) di Pilpres 2024, padahal menteri tersebut bukan bagian dari tim pemenangan atau Parpol.

Menurut Jokowi, itu adalah bagian dari hak politik.

"Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja," kata Jokowi di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024).

Menurut Jokowi sebagai pejabat boleh berkampanye. Bukan hanya Menteri, bahkan Presiden sekalipun boleh berkampanye.

"Presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak. Boleh," kata Jokowi.