Pilpres 2024
Mahfud MD Disarankan Ganjar Mundur Sebagai Menteri Jokowi, Fahri Hamzah: Dia Masih Menikmati
Mahfud MD tidak pantas melakukan kritikan terhadap pemerintahan Presiden Jokowi, karena dirinya menjadi bagian dari pemerintah.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) dan juga calon wakil presiden Mahfud MD disarankan untuk mundur dari jabatan menteri Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Hal tersebut disampaikan calon presiden Ganjar Pranowo usai berkunjung ke Pensantren Kebudayaan Ndalem Wongsorogo, di Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah, Selasa (23/1/2024).
"Kita harus hati hati. Mampu tidak kita menjaga diri kita untuk bisa netral dan tidak menggunakan fasilitas (negara), itu saja. Maka saya sarankan mundur," kata Ganjar.
Masih Menikmati Fasilitas Negara
Juru Bicara (Jubir) Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Fahri Hamzah menilai Mahfud MD tidak pantas melakukan kritikan terhadap pemerintahan Presiden Jokowi, karena dirinya menjadi bagian dari pemerintah.
Baca juga: Kabar Mahfud MD Umumkan Mundur dari Menko Polhukam, Ganjar: Hindari Conflict of Interest
"Tak pantas lah (Mahfud) mengkritik pemerintahan, kalau masih duduk di kabinet," ujar Fahri, Selasa (23/1/2024).
Fahri pun menyarankan Mahfud sebaiknya keluar dari pemerintahan, jika tidak sesuai keinginannya.
Namun sayangnya, ia menyebut Mahfud MD hingga kini masih menikmati fasilitas negara sebagai Menko Polhukam.
"Kan udah saya bilang dari awal, kalau dia mau keluar dari pak jokowi. Karena kabinet ini brengsek. Saya mau menegakan hukum tapi saya dihambat oleh presiden, ngomong gitu dong. Dia (Mahfud MD) masih menikmati itu juga di dalam, enggak boleh ya," ujarnya.
Kemudian, terkait tudingan Mahfud yang menyebut ada aparat penegak hukum, hingga pejabat yang memberikan backup kepada tambang ilegal, saat debat cawapres, Fahri menyebut maka hal itu merupakan kesalahan Mahfud sendiri.
"Itu salahnya pak Mahfud semua, ya dia Menkonya, artinya dia nggak mengerjakan apa yang diomongkan, dia emang Menkonya. Jadi, pak Mahfud enggak bisa ngeritik pemerintah, di bidang Polhukam itu urusannya dia," ujar Fahri.
Sikap PDIP
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan, kader partainya yang menjadi menteri berkomitmen menyelesaikan tanggung jawab hingga selesai di Kabinet Indonesia Maju.
Meski, dirinya sempat mendengar isu ada kader PDIP yang ingin mengundurkan diri dari Kabinet pemerintahan Presiden Jokowi.
Namun, kata Hasto, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sudah berpesan agar para kadernya yang berada di kabinet untuk menyelesaikan pekerjaannya.
Sebab, kepentingan bangsa dan negara jauh lebih penting dari segalanya.
"Meskipun ada yang pernah mengatakan kami sudah siap angkat koper, tapi buat Ibu kan stabilitas pemerintahan itu kan sangat penting. Karena ujung-ujungnya kan rakyat, pemilu itu kan udah biasa kita ikuti setiap lima tahun," kata Hasto di sela-sela acara ulang tahun Megawati di Teuku Umar, Menteng, Jakarta, Selasa (23/1/2024).
Pilpres 2024
PTUN Tunda Pembacaan Putusan PDIP soal Penetapan Gibran Cawapres, Mahfud Pesimis Bakal Dikabulkan |
---|
VIDEO Pembacaan Putusan Gugatan PDIP Soal Pencalonan Gibran di PTUN Ditunda Jadi 24 Oktober 2024 |
---|
Jubir PTUN: Penundaan Pembacaan Putusan Gugatan PDIP soal Gibran Tak Terkait Pelantikan Presiden |
---|
Hakim Sakit, PTUN Tunda Baca Putusan Gugatan PDIP hingga Setelah Pelantikan Prabowo-Gibran |
---|
BREAKING NEWS PTUN Tunda Pembacaan Putusan PDIP Gugat KPU soal Penetapan Gibran jadi Cawapres |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.