Pilpres 2024
Mahasiswa dan Aktivis 98 Gelar Konsolidasi Pro Demokrasi Lawan Politik Dinasti dan Pelanggaran HAM
Usai putusan MK dinyatakan dibuat dengan pelanggaran etik berat, malah tidak ada itikad dan upaya dari pemerintah untuk menjaga kualitas demokrasi.
Ubedillah awalnya menduga Presiden hanya akan menjadikan anak dan menantunya menjadi wali kota.
Tetapi kini dia tidak hanya jadikan anaknya jadi wali kota, tapi jadi cawapres.
Said Fatah dari perwakilan mahasiswa dari Indramayu menyampaikan tidak ada kata terlambat untuk melakukan gerakan penyelamatan demokrasi. Konsolidasi tersebut merupakan awal perjuangan prodemokrasi dan reformasi yang dikorupsi.
“Rakyat adalah penguasa di Indonesia, hak kita untuk menuntut demokrasi, mari kita bersinergi melawan upaya-upaya yang merusak demokrasi, melawan politik dinasti, pelanggar HAM, dan neo Orba,” pungkas Said.
Pilpres 2024
PTUN Tunda Pembacaan Putusan PDIP soal Penetapan Gibran Cawapres, Mahfud Pesimis Bakal Dikabulkan |
---|
VIDEO Pembacaan Putusan Gugatan PDIP Soal Pencalonan Gibran di PTUN Ditunda Jadi 24 Oktober 2024 |
---|
Jubir PTUN: Penundaan Pembacaan Putusan Gugatan PDIP soal Gibran Tak Terkait Pelantikan Presiden |
---|
Hakim Sakit, PTUN Tunda Baca Putusan Gugatan PDIP hingga Setelah Pelantikan Prabowo-Gibran |
---|
BREAKING NEWS PTUN Tunda Pembacaan Putusan PDIP Gugat KPU soal Penetapan Gibran jadi Cawapres |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.