Cegah Kecurangan Pemilu, Gerakan Publik Dianggap Normal

TRIBUNNEWS.COM - Masyarakat wajib ikut serta berperan mengawal berlangsungnya Pemilu damai sesuai aturan pada 10 Februari 2024 mendatang.

Termasuk untuk menghindari adanya kecurangan Pemilu.

Peneliti Senior Politik BRIN, Prof Lili Romli mengatakan, kritik penyelenggaraan pemilu termasuk sikap presiden yang cenderung mengintervensi, jangan dianggap sebagai angin lalu.

“Presiden harus benar-benar berlaku adil, tidak boleh memihak dan diskriminatif,” kata Prof Lili.

Keprihatinan akan situasi penyelenggaraan pemilu yang jauh dari Jurdil, kental akan intervensi disoroti oleh sejumlah tokoh nasional dan agama yang tergabung dengan nama Gerakan Nurani Bangsa (GNB).

“Saya kira, bisa mewakili keprihatinan publik terhadap penyelenggaraan pemilu sekarang, yang ditengarai ada intervensi presiden. Keprihatinan itu perlu direspon oleh presiden, jangan sampai dianggap angin lalu saja,” sebut Lili.

Tokoh dan masyarakat tidak diam, karena itu Presiden juga diminta peka dan mendengar.

"Dengan adanya pernyataan, berarti memang sedang ada tanda-tanda bahwa presiden sudah tidak netral lagi. Pernyataan itu juga menjadi warning bagi presiden agar jangan cawe-cawe dalam pilpres ini," tegas Prof Lili.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khairunnisa Nur Agustyati menilai kemunculan berbagai gerakan publik untuk Pemilu 2024 menandakan besarnya harapan publik untuk pemilu yang beretika dan taat asas.

"Saya rasa wajar jika banyak inisiatif publik untuk mengawal jalannya proses pemilu. Inisiatif ini muncul karena publik tidak ingin proses pemilu ini berjalan tidak sesuai dengan prinsip pemilu demokratis," terangnya.

Beberapa saat lalu, muncul GNB yang dimotori para tokoh bangsa muncul untuk menyerukan politik beretika. Di sisi lain, muncul ajakan ke publik untuk mengawal pemilu lewat aplikasi seperti Jaga Pemilu, Jaga Suara 2024.

Baca juga: 21 Pidana Pemilu di Seluruh Indonesia Dilimpahkan ke Polri, Ada 6 Kasus Politik Uang

Khairunnisa mengungkapkan situasi dan kondisi saat ini juga memicu munculnya gerakan publik untuk pemilu. Kekecewaan sekaligus harapan menjadi kesadaran bersama untuk bergerak mengawal pemilu.

"Karena menjelang pemilu ini sudah muncul narasi-narasi agar pemilu tidak curang dan menjaga netralitas pemilu. Beberapa pemberitaan di media juga muncul adanya kecurangan-kecurangan, ada juga kekecewaan masyarakat terhadap lambannya penanganan laporan kecurangan di bawaslu (Badan Pengawas Pemilu). Situasi ini yang memunculkan inisiatif warga," tegas sosok yang akrab disapa Ninis itu.

Di sisi lain, Ninis juga mengungkap bahwa gerakan masyarakat akan menjadi pencegah dari potensi kecurangan pemilu.

"Munculnya inisiatif-inisiatif ini juga menunjukkan bahwa publik juga turut mengawasi, jadi bagi para pihak yang akan curang diingatkan oleh munculnya gerakan-gerakan publik seperti ini," pungkasnya.

Koalisi 01 dan 03

Upaya mengawal potensi kecurangan juga telah mendorong koalisi kubu Anies-Muhaimin dengan Ganjar-Mahfud Md melalui komunikasi intensif.

Hal ini merupakan wujud sinyal perlawanan sekaligus langkah untuk mengantisipasi terjadinya potensi kecurangan pada Pemilu 2024

Lili juga memprediksi komunikasi paslon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD akan berlanjut hingga putaran kedua untuk berkoalisi, jika Pilpres dua putaran.

"Saya kira dengan membuka ruang komunikasi tersebur pertanda bahwa mereka yakin akan masuk putaran kedua sehinhga perlu ada penjajakan untuk membangun koalisi bersama," Kata Prof Lili.

Beberapa waktu lalu, sekjen PDIP Hasto Krisyanto mengatakan TPN Ganjar-Mahfud membuka komunikasi dengan Timnas AMIN terkait potensi terjadinya kecurangan pemilu.

Namun banyak pihak menduga, akan lebih dari itu.

"Mereka mencoba untuk membuka dialog lebih awal untuk mencari titik temu dan penyamaan persepsi untuk bersama-sama memenangkan kompetisi." imbuh Prof. Lili.

AMIN-GAMA membangun komunikasi lebih awal untuk 'mengamankan' barisan, sehingga tidak didahului yang lain. "Nampaknya mereka lebih awal membangun komunikasi agar jangan sampai didahului oleh kandidat lain, yg kemungkinan juga akan mengajaknya," ungkap Prof Lili.

Komunikasi awal seperti ini krusial untuk menjadi modal langkah selanjutnya. "Komunikasi awal ini ada titik temu, dapat menjadi modal untuk langkah selanjutnya dalam membangun koalisi. Dengan kata lain, mencoba untuk "mengikatnya" lebih dulu agar tidak lari ke kandidat lain," ujar Prof Lili.

Janji 3 Capres

Ketiga calon presiden (capres) 2024 telah beradu gagasan dalam debat perdana, Selasa (12/12/2023). 

Dalam debat tersebut ketiganya yakni capres nomor urut 1 Anies Baswedan, capres nomor urut 2 Prabowo Subianto, capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo saling memaparkan sejumlah janji atau gagasan untuk Indonesia ke depan. 

Debat pertama mengusung tema Pemerintahan, Hukum, HAM, Pemberantasan Korupsi, Penguatan Demokrasi, Peningkatan Layanan Publik, dan Kerukunan Warga.

Debat dibagi menjadi 6 segmen dengan total waktu 150 menit. 

Segmen pertama, ketiga kandidat capres menyampaikan visi dan misi. 

Berikut janji 3 capres di bidang penegakan hukum dan solusi untuk korupsi yang dipaparkan dalam debat perdana: 

1. Anies Baswedan 

Dalam pemaparan visi dan misinya, Anies Baswedan bertekad membuat hukum berdiri tegak di Tanah Air.

Saat ini, Anies menilai hukum masih tumpul ke atas dan tajam ke bawah.

Anies menilai, penyelenggara pemerintahan saat ini belum menempatkan prinsip-prinsip hukum yang baik.

Banyak aturan hukum dilanggar demi kepentingan kekuasaan.

Anies pun menegaskan negara harus diatur oleh hukum, bukan penguasa.

"Kita menyaksikan pada hari ini, ketika kita menyelenggarakan pemerintahan sering tidak sesuai dengan prinsip hukum yang kita pegang," ucap Anies dalam debat perdana di halaman kantor KPU RI, Selasa (12/12/2023) malam. 

Anies pun berjanji akan mendedikasikan diri untuk menegakkan hukum yang adil pada siapa saja. 

Sementara itu solusi bagi pemberantasan korupsi, ia mengatakan, ada empat cara yang mesti dilakukan. 

"Koruptor dijerakan dengan undang-undang perampasan aset disahkan dan hukumannya mengikuti pemiskinan, satu," kata Anies. 

Anies juga mengatakan, Undang-undang KPK harus direvisi.

"Kedua, undang-undang KPK harus direvisi sehingga KPK menjadi lembaga yang kuat kembali," sambung Anies.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini, juga ingin pemberantasan korupsi melibatkan masyarakat secara luas, bukan hanya aparat penegak hukum.

"Ketiga, memberikan imbalan atau reward kepada mereka yang membantu melakukan pelaporan, penyelidikan sehingga ketika melaporkan kita akan punya partisipasi masyarakat dan itu dibolehkan oleh Undang-undang."

"Dengan begitu, bukan hanya aparat penegak hukum, tetapi seluruh rakyat ikut memerangi korupsi," jelasnya.

Anies juga mengatakan, standar etika untuk pimpinan KPK harus tinggi.

2. Prabowo Subianto 

Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto juga bertekad untuk memberantas korupsi hingga ke akarnya. 

Prabowo juga bertekad akan mempertaruhkan nyawa dan jiwanya untuk menegakkan hukum di Tanah Air. 

Sikap itu Prabowo contohkan saat ia masih aktif menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI). 

Sebagai seorang prajurit, menurutnya, ia selama ini telah berjuang untuk membela demokrasi, hukum hingga HAM. 

"kita sadar, sejak muda saya telah mengangkat sumpah untuk membela pancasila dan UUD 1945. Itulah perjuangan saya selama ini, dan saya pertaruhkan nyawa saya, jiwa saya untuk membela demokrasi hukum hingga HAM," kata Prabowo, Selasa malam. 

"Saya dan Gibran bertekad memperbaiki dan memberantas korupsi ke akar-akarnya," seru Prabowo disambut riuh tepuk tangan pendukung. 

Prabowo menjelaskan semua pihak harus terlibat dalam pemberantasan korupsi.

Menurut Prabowo, korupsi merupakan pengkhianatan terhadap bangsa.

Selain itu, Ketua Umum Partai Gerindra itu, mengatakan korupsi harus diberantas dengan memperkuat KPK dan instansi lainnya.

"Korupsi adalah pengkhianatan terhadap bangsa, harus diberantas sampai akar-akarnya, kita harus perkuat KPK, kita harus perkuat kepolisian, kejaksaan."

"Perkuat Ombudsman semua badan-badan yang bisa membantu untuk mitigasi korupsi harus kita perkuat, BPK, BPKP, inspektorat di tiap kementerian ini harus diperkuat. Jadi saya sependapat Korupsi harus diberantas sampai ke akar-akarnya," ucap Prabowo.

3. Ganjar Pranowo 

Sementara itu Ganjar juga menyampaikan komitmennya untuk membasmi tuntas koruptor. 

Solusi penegakan hukum untuk menjerakan para koruptor, menurut Ganjar, mereka harus dimiskinkan

Ganjar bertekad akan merampungkan pembentukan UU Perampasan Aset.

Selain itu, Ganjar juga ingin koruptor ditahan di Lapas Nusakambangan.

Pulau Nusakambangan terkenal sebagai penjara yang menampung penjahat kelas kakap di Indonesia.

"Maka kalau saya mulai dari sini  yang dilakukan adalah pemiskinan, perampasan aset "Maka segera kita bereskan UU Perampasan Aset dan para pejabat yang korupsi bahwa ke Nusakambangan agar bisa punya efek jera ini tidak main-main," kata Ganjar. 

Selain itu, kata Ganjar bukan hanya dari sisi pemberantasan yang ditekankan. 

Dari aspek pencegahan, yang perlu diberikan adalah contoh dari seorang pemimpin dengan mengajarkan hidup sederhana.

Bagaimana integritas itu, kata Ganjar, dibangun untuk para pejabat.

"Mesti kita tunjukkan dengan teladan dari seorang pemimpin dan pemimpin tidak boleh ragu," kata Ganjar. 

(Tribunnews.com/Chrysnha/Milani Resti/Suci Bangun DS)