Anies Baswedan Beberkan Solusi Tangani BPJS Kesehatan yang Berpotensi Defisit

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon Presiden nomor urut 01 Anies Baswedan, menguraikan solusi menangani Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang berpotensi mengalami defisittahun berjalan pada 2024.

Dijelaskan Anies, semua stakeholder, harus duduk bersama mencari jalan keluar persoalan BPJS Kesehatan.

Hal itu disampaikan Anies pada acara "Desak Anies" edisi Tenaga Kesehatan (nakes), di Half Patiunus, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (18/1/2024).

"Potensi isu sofensi isu likuiditas dan lain-lain itu harus duduk bersama mencari jalan keluarnya dan ini harus melibatkan multiunsur," ujar Anies.

"Para pelaku di bidang kesehatan, mulai dari rumah sakit, kemudian asosiasi profesi kesehatan yang relevan, dan kemudian pakar di bidang jaminan kesehatan. Karena ilmu jaminan kesehatan itu beda dengan ilmu kesehatan," imbuh Anies.

Selain itu, menurut Anies, pemerintah bersama pihak terkait mesti menyusun roadmap tentang kesehatan, termasuk penyelesaian BPJS Kesehatan.

"Duduk bersama diberi waktu untuk kemudian menyusun roadmap penanganan ini. Oh satu lagi pakar keuangan. Pakar Keuangan, Pakar Perekonomian," ujar mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Lebih lanjut, jika terpilih menjadi presiden di 2024, Anies menjamin sistem kesehatan nasional tidak akan terganggu, bagaimana pun kondisi BPJS.

"Ketika kita tugas sebagai presiden, maka perintah saya nomor satu pastikan JKN tidak terganggu apapun kondisinya. Menteri Keuangan harus menyiapkan backup bila ini terjadi problem," ujar Anies.

"Yang kedua, diberi waktu untuk menyusun penyelesaian praktisnya, diberikan durasi waktu. Lalu yang ketiga, meminta dukungan dari semua political stakeholder untuk memberikan persetujuan atas kesepakatan yang kita terima dari tim yang menyusun problem itu," pungkas Anies

BPJS Kesehatan Berpotensi Defisit

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan memprediksi adanya potensi defisit tahun berjalan pada 2024.

BPJS Kesehatan memperkirakan adanya defisit lantaran klaim yang semakin melonjak, sementara iuran bergerak lebih lambat.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron mengatakan pihaknya bahkan sengaja menyampaikan adanya potensi defisit tersebut dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) tahun ini.