Caleg Eks Napi Koruptor, Pentingnya Pemilih Tahu Rekam Jejak Calon Legislatif 

TRIBUNNEWS.COM - Pesta demokrasi rakyat Indonesia tidak lebih dari sebulan lagi dilaksanakan tepat pada 14 Februari 2024.

Masyarakat yang tergolong pemilih berhak menentukan suaranya untuk pemilhan legislatif (Pileg) hingga pemilihan presiden (Pilpres).

Sebelum menentukan pilihannya, pemilih wajib mengetahui rekam jejak para peserta Pemilu 2024.

Termasuk di antaranya adalah calon legislatif yang bakal dipilih dari tingkat kabupaten/kota, provinsi hingga DPR RI.

Hal ini agar terhindar dari salah pilihan lantaran berpotensi ditemui calon legislatif yang merupakan eks narapidana, satu contohnya mantan napi koruptor.

Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Neni Nur Hayati mengatakan, masyarakat harus mengetahui rekam jejak calon pemimpin, mulai dari legislatif maupun dalam kontestasi capres hingga cawapres.

“Terwujudnya pemimpin profetik (jujur,adil, berintegritas, berpihak pada rakyat) harus didukung dengan parlemen yang baik,” kata Neni, Rabu (17/1/2024).

Menurutnya, selama ini masyarakat lebih melihat rekam jejak kontestan Pilpres, sedikit mengabaikan dinamika di Pileg.

“ Jadi jika masyarakat hanya fokus pada pilpres tapi meminggirkan isu pileg itu juga keliru,” sebut Neni.

Dia mengkritisi keterbukaan informasi tentang calon legislatif yang dia sebut, ditutup tutupi.

“Hanya permasalahan untuk mencari rekam jejak saat ini publik mengalami hambatan yang cukup serius terutama pada keterbukaan informasi. Jika kita buka di info pemilu milik KPU ada caleg yang dibuka daftar riwayat hidupnya ada yang ditutup,” jelas dia.

Baca juga: Jombang Menggugat Gelar Tadarus Awal Tahun Kupas Tuntas Buku Hitam Prabowo

Catatannya, dari total 28 caleg eks napi koruptor, 17 di antaranya disembunyikan statusnya sebagai eks napi koruptor.

“Integritas sejak awal sudah bermasalah, bagaimana jika masyarakat memilih eks napi koruptor itu yang secara sengaja disembunyikan statusnya oleh KPU,” beber Neni.

Manipulasi data seperti ini merebut hak rakyat, pemilih untuk mengetahui kebenaran soal rekam jejak mereka.

Sehingga mereka bisa saja tidak bisa memilih dengan ‘jernih’.

“Mereka jelas berupaya memanipulasi penilaian para pemilih. Publik pada akhirnya menjadi tidak tahu bagaimana rekam jejak caleg tersebut, apalagi dia pernah tersangkut kasus korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa,” papar Neni.

Sebelumnya, dalam pertemuan daring bersama dengan diaspora di Amerika Serikat, Calon Wakil Presiden nomor 03, Mahfud MD mengingatkan pentingnya melihat rekam jejak seorang calon pemimpin dan membuktikan visi misi mereka.

“Apakah visi misi yang ditulis, dipidatokan bisa dikonfirmasi oleh rekam jejak. Tetapi saudara harus melihat rekam jejak. Kalau orang mengatakan saya besok jadi presiden atau wakil presiden akan menegakkan hukum, nanti dilihat saja rekam jejak apakah orang-orang ini punya rekam jejak tidak melanggar hukum,“ ujar Mahfud.

Termasuk jika calon pemimpin yang dimaksud memiliki niat melindungi HAM, perlu dilihat rekam jejaknya apakah bersih dari pelanggaran HAM.

“Saya ingin membangun demokrasi, apakah yang dibangun demokrasi jujur atau tidak? Itu catatan yang harus dikonfirmasi kepada visi misi, karena visi misi selalu ideal yang kadang kala mereka yang dibebani tidak memahami atau tidak ikut mendiskusikannya,” ungkap Mahfud.

Janji 3 Capres

Ketiga calon presiden (capres) 2024 telah beradu gagasan dalam debat perdana, Selasa (12/12/2023). 

Dalam debat tersebut ketiganya yakni capres nomor urut 1 Anies Baswedan, capres nomor urut 2 Prabowo Subianto, capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo saling memaparkan sejumlah janji atau gagasan untuk Indonesia ke depan. 

Debat pertama mengusung tema Pemerintahan, Hukum, HAM, Pemberantasan Korupsi, Penguatan Demokrasi, Peningkatan Layanan Publik, dan Kerukunan Warga.

Debat dibagi menjadi 6 segmen dengan total waktu 150 menit. 

Segmen pertama, ketiga kandidat capres menyampaikan visi dan misi. 

Berikut janji 3 capres di bidang penegakan hukum dan solusi untuk korupsi yang dipaparkan dalam debat perdana: 

1. Anies Baswedan 

Dalam pemaparan visi dan misinya, Anies Baswedan bertekad membuat hukum berdiri tegak di Tanah Air.

Saat ini, Anies menilai hukum masih tumpul ke atas dan tajam ke bawah.

Anies menilai, penyelenggara pemerintahan saat ini belum menempatkan prinsip-prinsip hukum yang baik.

Banyak aturan hukum dilanggar demi kepentingan kekuasaan.

Anies pun menegaskan negara harus diatur oleh hukum, bukan penguasa.

"Kita menyaksikan pada hari ini, ketika kita menyelenggarakan pemerintahan sering tidak sesuai dengan prinsip hukum yang kita pegang," ucap Anies dalam debat perdana di halaman kantor KPU RI, Selasa (12/12/2023) malam. 

Anies pun berjanji akan mendedikasikan diri untuk menegakkan hukum yang adil pada siapa saja. 

Sementara itu solusi bagi pemberantasan korupsi, ia mengatakan, ada empat cara yang mesti dilakukan. 

"Koruptor dijerakan dengan undang-undang perampasan aset disahkan dan hukumannya mengikuti pemiskinan, satu," kata Anies. 

Anies juga mengatakan, Undang-undang KPK harus direvisi.

"Kedua, undang-undang KPK harus direvisi sehingga KPK menjadi lembaga yang kuat kembali," sambung Anies.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini, juga ingin pemberantasan korupsi melibatkan masyarakat secara luas, bukan hanya aparat penegak hukum.

"Ketiga, memberikan imbalan atau reward kepada mereka yang membantu melakukan pelaporan, penyelidikan sehingga ketika melaporkan kita akan punya partisipasi masyarakat dan itu dibolehkan oleh Undang-undang."

"Dengan begitu, bukan hanya aparat penegak hukum, tetapi seluruh rakyat ikut memerangi korupsi," jelasnya.

Anies juga mengatakan, standar etika untuk pimpinan KPK harus tinggi.

2. Prabowo Subianto 

Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto juga bertekad untuk memberantas korupsi hingga ke akarnya. 

Prabowo juga bertekad akan mempertaruhkan nyawa dan jiwanya untuk menegakkan hukum di Tanah Air. 

Sikap itu Prabowo contohkan saat ia masih aktif menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI). 

Sebagai seorang prajurit, menurutnya, ia selama ini telah berjuang untuk membela demokrasi, hukum hingga HAM. 

"kita sadar, sejak muda saya telah mengangkat sumpah untuk membela pancasila dan UUD 1945. Itulah perjuangan saya selama ini, dan saya pertaruhkan nyawa saya, jiwa saya untuk membela demokrasi hukum hingga HAM," kata Prabowo, Selasa malam. 

"Saya dan Gibran bertekad memperbaiki dan memberantas korupsi ke akar-akarnya," seru Prabowo disambut riuh tepuk tangan pendukung. 

Prabowo menjelaskan semua pihak harus terlibat dalam pemberantasan korupsi.

Menurut Prabowo, korupsi merupakan pengkhianatan terhadap bangsa.

Selain itu, Ketua Umum Partai Gerindra itu, mengatakan korupsi harus diberantas dengan memperkuat KPK dan instansi lainnya.

"Korupsi adalah pengkhianatan terhadap bangsa, harus diberantas sampai akar-akarnya, kita harus perkuat KPK, kita harus perkuat kepolisian, kejaksaan."

"Perkuat Ombudsman semua badan-badan yang bisa membantu untuk mitigasi korupsi harus kita perkuat, BPK, BPKP, inspektorat di tiap kementerian ini harus diperkuat. Jadi saya sependapat Korupsi harus diberantas sampai ke akar-akarnya," ucap Prabowo.

3. Ganjar Pranowo 

Sementara itu Ganjar juga menyampaikan komitmennya untuk membasmi tuntas koruptor. 

Solusi penegakan hukum untuk menjerakan para koruptor, menurut Ganjar, mereka harus dimiskinkan

Ganjar bertekad akan merampungkan pembentukan UU Perampasan Aset.

Selain itu, Ganjar juga ingin koruptor ditahan di Lapas Nusakambangan.

Pulau Nusakambangan terkenal sebagai penjara yang menampung penjahat kelas kakap di Indonesia.

"Maka kalau saya mulai dari sini  yang dilakukan adalah pemiskinan, perampasan aset "Maka segera kita bereskan UU Perampasan Aset dan para pejabat yang korupsi bahwa ke Nusakambangan agar bisa punya efek jera ini tidak main-main," kata Ganjar. 

Selain itu, kata Ganjar bukan hanya dari sisi pemberantasan yang ditekankan. 

Dari aspek pencegahan, yang perlu diberikan adalah contoh dari seorang pemimpin dengan mengajarkan hidup sederhana.

Bagaimana integritas itu, kata Ganjar, dibangun untuk para pejabat.

"Mesti kita tunjukkan dengan teladan dari seorang pemimpin dan pemimpin tidak boleh ragu," kata Ganjar. 

(Tribunnews.com/Chrysnha/Milani Resti/Suci Bangun DS)