Umbar Janji Manis, Para Capres Disebut Alergi Bahas Utang di Hadapan Pengusaha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komaruddin memandang calon presiden (capres) hanya memberikan janji manis dalam forum yang digelar Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

Menurutnya, ketiga capres memaparkan program visi misinya dan masih bersifat normatif.

Ujang menuturkan di masa kampanye para capres menebar janji sah-sah saja menyesuaikan kelompok yang dihadapi.

"Semuanya berbasis pada siapa yang dihadapi kalau pengusaha Kadin visi misi disesuaikan. Kalau yang dihadapi guru ataupun petani berbeda lagi kepentingan visi misinya," katanya kepada Tribun Network, Sabtu (13/1/2024).

Baca juga: Kadin Ungkap Jumlah Petani Berkurang 1,7 Juta Jiwa, Ganjar Janjikan Modernisasi Pertanian

Ujang mengatakan janji-janji capres tersebut bertujuan untuk sekadar mengambil simpati pengusaha.

Menarik suara dari kelompok anggota Kadin, imbuh dia, cukup signifikan soal realisasi lihat nanti.

Sebaliknya, kalangan pengusaha juga berharap memiliki kedekatan dengan penguasa demi kelancaran bisnisnya.

"Kalau pengusaha itu kan cenderung ingin usahanya lancar, ingin nempel kepada kekuasaan, lalu buruh tidak banyak protes. Lalu mendapatkan untung banyak," ungkapnya.

Dosen Universitas Al-Azhar itu menyampaikan bahwa wajar apabila para capres sebatas membicarakan hal-hal yang menguntungkan bagi pengusaha.

Para capres dinilainya enggan berbicara masalah utang negara yang angkanya mencapai Rp8 ribu triliun lebih.

"Saya melihat mengapa tidak para capres tidak berbicara utang, mungkin karena masalah tersebut sensitif dan membahas itu menjadi sesuai yang alergi bagi capres ataupun bagi pengusaha," urai Ujang.

Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Diana Dewi menyebut kalangan pengusaha berharap calon presiden yang terpilih nanti dapat memperhatikan isu pembangunan di daerah.

Dia mengatakan kebijakan di daerah sering kali berbeda dengan kebijakan di pemerintah pusat.

Hal tersebut dinilai dapat menyebabkan kesenjangan, lantaran pembangunan yang tidak merata antara pusat dan daerah.

“Kami selalu mendapatkan kebijakan di daerah yang terkadang berbeda dengan kebijakan pusat," ujar Diana.