Pilpres 2024
Klarifikasi Prabowo soal Kepemilikan Lahan: Bukan 340 Ribu Hektare, tapi Mendekati 500 Ribu Hektare
Kampanye di Pekanbaru, Prabowo kembali mengungkit pernyataan Anies Baswedan soal kepemilikan lahannya.
Prabowo mengklaim siap memberikan harta, jabatan, hingga nyawanya untuk rakyat Indonesia.
Karena itu, ia bercita-cita membuat rakyat Indonesia sejahtera.
"Saya mendapat ajaran dari ustaz kiai dan guru saya, kalau engkau dihina diejek difitnah, kembalikan kepada yang maha kuasa."
"Saya percaya yang benar itu benar yang salah itu, yang jahat itu jahat, saya terus diatas jalan yang benar tidak ragu-ragu," tandas Prabowo.
Baca juga: Anies sebut Separuh Prajurit TNI Tak Miliki Rumah Dinas: Menterinya Punya 340 Ribu Hektare
Anies Sebut Prabowo Miliki Lahan 340 Hektare
Di sela-sela debat ketiga capres yang digelar Minggu (7/1/2024) lalu, Anies sempat membeberkan total luas lahan yang dimiliki Prabowo.
Anies mulanya mengkritik total anggaran Kementerian Pertahanan yang mencapai Rp 700 trilun.
Menurut Anies, anggaran sebesar itu bahkan belum bisa membuat pertahanan di Indonesia maksimal.
Selain itu, Anies juga menyebut banyak anggota TNI yang belum memiliki rumah dinas.
Padahal, menurut Anies, Prabowo sebagai seorang menteri pertahanan memiliki luas tanah mencapai 340 hektare.
"Saya mengklarifikasi data yang meleset, maaf Pak Prabowo, angkanya terlalu kecil, bukan 320 hektare, tapi 340 ribu hektare," ucap Anies.
Pernyataan Anies itu sempat dibantah oleh Prabowo.
"Itu pun salah. Itu pun salah Mas Anies, jangan jiplak data yang salah," bantah Prabowo.
Baca juga: Bawaslu RI Sudah Terima Laporan Terkait Pernyataan Anies Ungkap Aset Tanah Milik Prabowo saat Debat
Anies Dilaporkan ke Bawaslu
Buntut dari pernyataannya, Anies dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI.
Laporan tersebut dilayangkan oleh kelompok yang menamai diri Pendekar Hukum Pemilu Bersih (PHPB), Senin (8/1/2024).
Anies diduga telah menyebarkan fitnah terhadap Prabowo terkait kepemilikan lahan 340 hektare hingga anggaran Kementerian Pertahanan mencapai Rp 700 triliun.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.