Pilpres 2024
Apa Itu HGU? Lahan Prabowo yang Diungkit Anies dan Disebut Sudah Diserahkan ke Negara 2,5 Tahun Lalu
Prabowo Subianto memberikan klarifikasi soal lahan yang diungkit calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dalam Debat Pilpres 2024.
Editor:
Adi Suhendi
“Jadi, niatnya tidak baik. Datanya (Anies) salah,” kata Prabowo.
Anggota Bawaslu RI Puadi mengatakan pihaknya sdah menerima laporan tersebut.
"Laporan sudah kami terima, Bawaslu akan melakukan kajian awal sebaimana diatur dalam Perbawaslu 7 tentang temuan dan laporan," kata Puadi saat dikonfirmasi, Selasa (9/1/2024).
Anies Dilaporkan ke Bawaslu
Buntut dari mengungkit lahan Prabowo tersebut, Anies Baswedan pun dilaporkan ke Bawaslu, Senin (8/1/2024).
Anies Basweda dilaporkan diduga melakukan fitnah terhadap capres nomor urut 2 Prabowo Subianto.
Anies dilapor kelompok yang menamai diri Pendekar Hukum Pemilu Bersih (PHPB).
Subdaria selaku perwakilan PHPB menegaskan dua pernyataan Anies itu tidak benar.
"Padahal terkait dengan anggaran pertahanan dan luas bidang tanah pribadi milik capres nomor urut 2 yang disampaikan Anies Baswedan tersebut adalah salah dan tidak benar, karena diketahui jumlah anggaran kemhan tidak mencapai Rp700 triliun," ujar Subdaria dalam keterangannya.
Kemudian terkait bidang-bidang tanah yang dimiliki Prabowo seluas 340 hektare juga disebut Subadira tidak benar.
Sebab, berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Prabowo tercatat memiliki tanah dan bangunan senilai Rp 275.320.450.000.
Laporan itu disampaikan 31 Maret 2023 untuk periodik 2022.
Tanah dan bangunan itu tersebar di beberapa daerah.
Paling besar terletak di Jakarta Selatan dengan luas 8.365 meter persegi /2.175 meter persegi yang merupakan hasil sendiri senilai Rp 158.491.875.000.
Kemudian tanah dan bangunan seluas 841 meter persegi/580 meter persegi di Jakarta Selatan senilai Rp 32.666.905.000. Tanah dan bangunan tersebut merupakan hibah tanpa akta.
Apa itu Lahan HGU
Dilansir dari kompas.com, ketentuan soal status tanah termasuk tanah Hak Guna Usaha (HGU diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.