Bedah Visi Misi Capres 2024 Isu Pertahanan: Siapa Lebih Unggul? Anies, Prabowo atau Ganjar?

"Jadi masing-masing paslon memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing, namun kalau bicara pertahana dan keamanan, itu kekuatan ada di paslon 2 dan 3".

"Di paslon 3, dia memiliki kekuatan diplomasi dan mereka paham betul ketika menyusun ini, bagaimana melihat ini dari geopolitik dan sejarah negara berdiri. Kepentingan dan tujuan nasionalnya apa," pungkas Yulis.

Dalam diskusi itu, Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran, Muradi turut mengkritisi soal pembelian alutsista sebagai pertahanan negara.

Menurutnya pembelian alutsista jangan hanya sekadar untuk pertahanan negara, tapi juga korelasinya dengan UU Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.

Salah satunya yakni perlunya setiap persenjataan yang dibeli bisa dilakukan transfer teknologi atau unsur teknologi tinggi yang bisa diserap oleh dalam negeri.

"Alutsista juga punya efek terkait industri pertahanan. Pasca UU Industri Pertahanan dibuat tahun 2012, maka harusnya setiap senjata itu terkait dengan transfer teknologi, atau unsur hi-tech yang bisa kita serap," kata Muradi.

Namun menurutnya, penerapan UU Industri Pertahanan saat ini masih belum serius dan hanya sebatas wacana.

Apalagi, kata Muradi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang membidangi industri strategis rerata juga masih merugi.

"Karena industri pertahanan itu nggak bisa semata-mata bicara transfer teknologi, tapi bicara yang lain. Misalnya kalau di klausul kesepakatan bersama, RnB dari pengembangan teknologi diambil 5 persen dari keuntungan. Pertanyaan berikutnya BUMN industri pertahanan untung nggak?" tanya dia.

Lebih lanjut, jika Indonesia membeli pesawat bekas dari luar negeri, maka semestinya tidak hanya sekedar refurbis atau rekondisi. Melainkan juga mempertimbangkan kemampuan bertarungnya.

Salah satu contohnya, pesawat tempur Rafale yang dibeli Indonesia merupakan generasi ke-4 awal.

Menurutnya jika hanya sekadar melengkapi alutsista tanpa mempertimbangkan transfer teknologi industri alutsista dalam negeri, maka semestinya persenjataan negara yang dibeli harus jauh lebih modern, misalnya pesawat tempur F-35 yang merupakan generasi ke-5.

"Mbok ya jangan beli Rafale lah, itu generasi ke-4 awal. Kalau hanya sekadar dipakai, harusnya jauh lebih modern," ungkap Muradi.

Muradi juga merasa perlu kandidat capres 2024 mengutarakan definisi ulang atas makna dari politik bebas aktif yang dipegang oleh Indonesia dalam urusan politik luar negeri.

"Berkaitan politik bebas aktif, saya masih bingung sebenarnya kita bebas aktif seperti apa," kata Muradi.