Pilpres 2024
39 Hari Menuju Pilpres 2024: Janji Terbaru Ganjar, Prabowo dan Anies
Masa pencoblosan Pilpres 2024 tinggal 39 hari lagi. Inilah janji-janji terbaru yang dilontarkan oleh capres Ganjar, Prabowo, dan Anies.
TRIBUNNEWS.COM - Masa pencoblosan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 akan dilakukan pada 14 Februari atau tinggal 39 hari lagi.
Para kontestan Pilpres 2024 makin gencar mengkampanyekan janji, program, dan visi-misi mereka kepada masyarakat.
Mereka adalah calon presiden (capres) Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan.
Berikut janji terbaru yang disampaikan oleh tiga capres pada kontestasi Pilpres 2024:
Baca juga: Prabowo akan Impor 1,5 Juta Sapi untuk Program Susu Gratis Anak
Ganjar: KTP Sakti Jadi Solusi
Pada Kamis (4/1/2024), Ganjar berdialog dengan para nelayan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Karanganyar, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah.
Di sana, capres nomor urut 3 itu menyosialisasikan programnya, yaitu KTP Sakti.
Ganjar menyatakan KTP Sakti menjadi solusi paling tepat bagi masyarakat untuk mendapatkan bantuan pendidikan, mulai dari tingkat dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi.
Apabila dirinya terpilih sebagai presiden pada 2024, ia memastikan distribusi bantuan menggunakan KTP Sakti akan tersebar merata di setiap daerah, dari Sabang sampai Merauke.
“Nanti kita samaratakan. Pokoknya, yang harus dapat bantuan wajib hukumnya dibantu. Nanti, pakai KTP Sakti, diperbaiki semua data-datanya,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Ganjar juga menanggapi serius keluhan para nelayan tentang ketiadaan bantuan pendidikan untuk siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA) dari Kementerian Agama (Kemenag).
“Pak, ini bantuan buat anak-anak yang sekolah di madrasah kok gak dapat,” ujar seorang nelayan kepada Ganjar.
Selain itu, mereka juga mengeluhkan sistem zonasi yang diterapkan saat ini dan berharap sistem itu dihapuskan.
Rangkaian pertanyaan dan keluhan itu dijawab oleh Ganjar dengan menyatakan penerapan aturan zonasi atau tidak ada zonasi di bidang pendidikan sama saja.
“Tapi, kalau itu siswa dari keluarga tidak mampu, Insya Allah pemerintah yang akan menjamin, kalau perlu sampai sarjana,” ujar Ganjar.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.