Kegelisahan Rakyat Jadi Rujukan Tim Ganjar-Mahfud dalam Debat Cawapres

TRIBUNNEWS.COM - Debat kedua Pilpres 2024 dengan menampilkan tiga calon wakil presiden (Cawapres) telah digelar Jumat (22/12/2023) malam ini.

Dalam hal ini, Tim Pemenangan Nasional (TPN) pasangan capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD membocorkan rujukan bahan debat cawapres yang dibawakan Mahfud MD.

Sumber rujukan berdasarkan hasil dari keluhan maupun kegelisahan rakyat yang ditemui Ganjar-Mahfud selama kampanye.

“Tapi balik lagi yang semua dibawa adalah suara rakyat yang didengar oleh Pak Mahfud dan Mas Ganjar,” kata Arsjad Rasjid, Ketua TPN pasangan Ganjar-Mahfud.

Baca juga: Gibran Tepis Anggapan Pesatnya Pembangunan Solo Berkat Di-Anak Emaskan Pemerintah Pusat

Ditambahkannya, selama ini kehebatan dari Ganjar adalah turun ke lapangan dan bagaimana duduk bersama rakyat karena ingin mendengar, merasakan apa yang hadir di rakyat dan apa yang dirasakan oleh rakyat.

“Jadi balik lagi, akan ada kerjaan bagaimana kehidupan, biaya hidup bisa dijaga. Dan yang paling pasti adalah kepastian hukum, itu yang penting untuk rakyat. Mas Ganjar dan Pak Mahfud mereka ingin Indonesia lebih baik, sat set Indonesia lebih baik,” tegas Arsjad.

Mengenai kepastian hukum sebagaimana dikemukakan Arsjad, hal tersebut berkaitan dengan investasi.

Karena tidak akan mungkin investasi tumbuh dengan baik, jika kepastian hukum tidak ada.

Kepastian hukum ini, lanjut Arsjad, selalu ditegaskan oleh Mahfud MD, sebagai bagian dari visi misi.

Yakni bagaimana ke depan agar ekonomi Indonesia lebih baik dan tumbuh lebih tinggi lagi.

“Soal kepastian hukum sangat penting sekali karena apa? kita bicara lapangan pekerjaan, investor. Siapapun yang mau masuk investasi adalah mengenai kepastian,” paparnya.

Misi 3 Cawapres

Para calon wakil presiden (cawapres) memaparkan masing-masing gagasannya di akhir debat pada Jumat (22/12/2023).

Cawapres nomor urut 01 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menggagas soal slepetnomic di akhir debat.

Cak Imin mengklaim kebijakan ekonomi pemerintah saat ini, tidak memiliki keberanian untuk menegakkan aturan ‘main’ yang adil. Terutama, keadilan yang berpihak kepada masyarakat.

Baca juga: Beri Closing Statement Debat, Mahfud Pamerkan Program Unggulan senilai Rp2,5 Triliun selama 5 Tahun