Ganjar Berniat Evaluasi UU Cipta Kerja: Semuanya Tidak Nyaman, Ada yang Keliru

Laporan wartawan Tribunnews, Ibriza Fasti Ifhami

TRIBUNNEWS.COM, BEKASI - Calon presiden (capres) Ganjar Pranowo mengakui bakal melakukan evaluasi Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja jika terpilih menjadi presiden di 2024.

Ganjar beralasan, UU tersebut justru seperti menciptakan ketidaknyamanan berbagai pihak terkait.

"Kita akan evaluasi, kalau kita ketemu, pengusaha betemu pelaksana dari pemerintah dan buruh dan soal perburuhannya, kok semuanya tidak nyaman," ucap Ganjar, saat ditemui di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis (14/12/2023).

Ia menilai, adanya ketidaknyamanan yang dirasakan berbagai pihak terkait, baik pengusaha, buruh, pemerintah, menjadi tanda adanya kekeliruan terkait UU Omnibus Law Cipta Kerja.

"Rasa-rasanya kalau buruhnya tidak nyaman, pemerintah enggak nyaman, pengusahanya enggak nyaman, ada yang keliru," kata eks Gubernur Jawa Tengah itu.

Baca juga: Ganjar Pranowo Temui Petani di Bekasi: Kalau Dialog Sama Saya Enggak Boleh Settingan

Ganjar kemudian mengungkapkan, dia sempat menyampaikan kepada Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) agar semua pihak terkait itu dapat berdiskusi bersama memecahkan persoalan ketidaknyamanan dari adanya UU Omnibus Law Cipta Kerja.

"Saya sampaikan di Apindo, rasanya kita harus duduk bersama untuk me-review, apakah kita akan gunakan rezim pengusaha, rezim pengupahan, atau yang lain," ungkapnya.

"Umpama kita contohkan kita punya pengupahan apa yang bisa dikontribusikan pemerintah, umpamanya yang bisa membantu para buruh kawan-kawan ini biar hidup lebih baik," sambung Ganjar.

Baca juga: Ganjar Pranowo Respons Pernyataan Prabowo Sebut Pupuk di Jateng Langka: Yang Tanya Kurang Piknik

Ia kemudian juga mencontohkan kenyamanan regulasi bagi kaum buruh, saat dia menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah.

Yakni, melalui pemberian subsidi transportasi.

"Kita siapkan perumahan untuk buruh memang belum banyak tapi transportasi sudah membantu, memastikan akses pendidikan dan kesehatan terjamin. Maka kalau 4 komponen ini bisa, maka buruh akan terbantu," ucapnya.

Ganjar menekankan, prioritas utamanya adalah mendudukan pemangku kepentingan agar bisa bersepakat.

"Maka kemudian kita masukan dalam regulasi dan sehingga kondisi sosilogisnya bisa kita baca terlebih dulu, sehingga kita bisa siapkan regulasi," katanya.