Anies Sebut Minimnya Partisipasi Parpol Oposisi Imbangi Jalannya Pemerintahan, Demokrat Beri Respons

"Itu jauh lebih luas dari sekedar partai politik. Ketika kita bicara demokrasi minimal ada tiga," lanjutnya.

Pertama kata Anies adanya kebebasan dalam berbicara. Yang kedua adanya oposisi yang bebas untuk mengkritik pemerintah yang menjadi penyimbang pemerintahan.

"Yang ketiga adanya proses pemilu proses Pilpres yang netral dan transparan jujur dan adil. Kita saksikan akhir-akhir ini dua ini mengalami problem. Kita menyaksikan bagaimana kebebasan berbicara menurun termasuk mengkritik partai politik," sambungnya.

Baca juga: 4 Program Khusus dari Anies untuk Petani Karet & Kelapa Sawit, di Antaranya Subsidi Pupuk dan Bibit

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu melanjutkan dan angka demokrasi menurun, indeks demokrasi menurun.

"Bahkan pasal-pasal yang memberikan kewenangan untuk digunakan secara karet kepada pengkritik. Misalnya Undang-Undang ITE atau pasal 14 dan 15 Undang-Undang No 1 tahun 1946 itu semua membuat kebebasan dalam berbicara menjadi terganggu," kata Anies.

Kemudian ia mengungkapkan minim partisipasi oposisi partai politik di Indonesia.

"Sekarang ujiannya adalah besok, apakah bisakah pemilu bisa diselenggarakan dengan netral, adil dan jujur. Jadi persoalan demokrasi kita lebih luas lebih dari partai politik," tegasnya.