Debat Perdana, Anies Pertegas Perbedaan Sikap dengan Prabowo & Ganjar Soal IKN: Jangan Tiru Belanda

“Dari awal saya konsisten, bahwa sesuatu regulasi yang sudah dibuat dan disepakati harus dilaksanakan, IKN ini adalah [amanat] undang-undang,” ujar Ganjar.

Ganjar juga mengatakan, kedatangannya ke IKN merupakan bentuk komitmennya dalam mendukung pembangunan ibu kota negara yang baru tersebut.

“Siapapun yang menjadi presiden harus melaksanakannya, tidak bisa tidak,” katanya.

Sama seperti Ganjar, Prabowo juga telah menegaskan komitmennya untuk menuntaskan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim) jika nantinya terpilih menjadi presiden di 2024.

Prabowo menyebut pembangunan IKN harus dituntaskan karena sudah tertuang dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Hal itu ditegaskan Prabowo seusai menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVI Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Makassar, Juli silam.

"Pembangunan IKN kan sudah menjadi undang-undang, ya kita akan selesaikan," tegas Prabowo kepada wartawan.

"Strategi pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Pak Joko Widodo sudah benar dan saya bertekad, seandainya saya menerima mandat dari rakyat saya akan teruskan strategi yang sudah benar ini," tegas Prabowo.

Lebih lanjut Prabowo mengatakan pembangunan di Indonesia tidak boleh berhenti di akhir masa jabatan presiden.

Menurutnya pembangunan yang sudah dikerjakan sebelumnya harus dilanjutkan oleh penerusnya.

Narasi populis Anies

Direktur Indonesian Presidential Studies Nyarwi Ahmad menilai, calon presiden (Capres) nomor urut 1 Anies Baswedan berhasil membangun argumentasi Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi narasi populis.

Argumen itu Anies kemukakan saat debat capres sesi pertama di Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Selasa (13/12/2023) malam.

Nyarwi mengatakan, Anies menyodorkan argumentasi bahwa IKN merupakan kepentingan elite, bukan rakyat.

“Anies tampaknya berhasil membuat narasi penjelasan argumentasi IKN menjadi narasi populis. Jadi IKN untuk pejabat, IKN bukan untuk rakyat, kira-kira maunya gitu,” kata Nyarwi dalam Obrolan Newsroom yang tayang di kanal YouTube Kompas.com, Selasa.