Pilpres 2024
Respons Pernyataan Anies, TKN: Undang-undang IKN Mengikat Seluruh Rakyat Indonesia
Pelanggar lalu lintas, kata dia, terikat dengan undang-undang lalu lintas meskipun ia tidak pernah membacanya.
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Ahmad Muzani, merespon pernyataan calon presiden Anies Baswedan terkait dengan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Muzani mengatakan, keputusan pemindahan ibu kota negara ke IKN sudah diputuskan lewat undang-undang.
Hal tersebut disampaikannya usai acara Deklarasi Warga Tegal Relawan Jakwire Prabowo Gibran di Gedung Joeang '45 Menteng Jakarta Pusat pada Minggu (10/12/2023).
"Undang-undang itu mengikat seluruh rakyat Indonesia, apakah mereka yang pernah membaca Undang-Undang atau yang belum pernah membaca Undang-Undang," kata dia.
Ia kemudian menganalogikannya dengan pelanggaran lalu lintas.
Pelanggar lalu lintas, kata dia, terikat dengan undang-undang lalu lintas meskipun ia tidak pernah membacanya.
"IKN juga sama. Yang pernah membaca atau tidak pernah membaca mengikat (terikat). Yang pernah membahas dan yang tidak pernah membahas juga mengikat. Ya. Jadi ini mengikat seluruh bangsa Indonesia. Jadi pindah ibu kota itu adalah keharusan UU," kata dia.
Pernyataan Anies
Calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan mengkritisi pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang dibangun Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurut Anies, manfaat IKN hanya dirasakan oleh aparat negara, bukan untuk seluruh masyarakat Indonesia.
"Kalau di sini (IKN) yang dirasakan oleh aparat negara yang nanti bekerja untuk negara. Sementara yang kita perlukan negara bekerja untuk rakyat," kata Anies dalam acara Conference on Indonesian Foreign Policy 2023 (CIFP 2023)-FPIC di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Sabtu (2/11/2023).
Baca juga: VIDEO Setelah Ganjar, Prabowo dan Cak Imin Juga Berencana Kampanye ke IKN
Dia menjelaskan, saat ini lebih penting bagi Indonesia adalah mencari dukungan internasional untuk membangun fasilitas pendidikan dan kesehatan.
"Itu lebih urgen daripada untuk membangun sebuah kota karena kalau kita lihat manfaat dari pembangunan fasilitas kesehatan itu akan dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia," ujar Anies.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.